Breaking News:

Pengusaha yang Ikut Tax Amnesty Resah setelah Ditjen Pajak Melakukan Penyisiran

"Pemeriksaan sebaiknya dilakukan kepada wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty," ujar Ketua Kadin Rosan Roeslani kepada Kompas.com, Jakarta.

Editor: Tariden Turnip
Kompas.com/ Kontributor Balikpapan, Dani Julius Zebua
Presiden Joko Widodo bersama Sri Mulyani usai sosialisasi Tax Amnesty di Balipapan, Kaltim (5/12/2016). 

TRIBUN-MEDAN.com - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempertanyakan rencana Ditjen Pajak memeriksa wajib pajak yang sudah ikut program tax amnesty. 

Padahal sebelumnya, Ditjen Pajak menuturkan, pemeriksaan pajak hanya akan memprioritaskan wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty.

"Pemeriksaan sebaiknya dilakukan kepada wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty," ujar Ketua Kadin Rosan Roeslani kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Kebingungan yang meliputi pengusaha lantaran pemerintah sudah memberikan janji tidak akan lagi mengejar wajib pajak bila ikut program tax amnesty.

Seharusnya tutur ia, perlakuan kepada wajib pajak yang sudah ikut dan wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty harus berbeda. Pemeriksaan pajak seharusnya memprioritaskan wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty.

"Menkeu sudah menyampaikan belum lama ini kepada kami kalau wajib pajak sudah ikut tax amnesty dan comply tidak akan di uber-uber orang pajak lagi," kata Rosan.

Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama meminta para wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty tidak perlu khawatir dengan rencana itu.

"Untuk wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty dan menjadi lebih patuh, tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data harta yang tidak diungkapkan dalam surat pernyataan harta (SPH) tax amnesty," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Ia mengatakan, pemeriksaan pajak kepada wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty hanya dilakukan kepada mereka yang terindikasi nakal atau tidak patuh. Prioritas pemeriksaan justru menyasar wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty.

Ia mencontohkan, Ditjen Pajak menemukan indikasi adanya pengunaan faktor pajak palsu. Setelah ditelusuri, ternyata wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty. Parahnya, wajib pajak tersebut bukan kali ini memalsukan faktur pajak. Sebelum ada program tax amnesty, praktik nakal itu sudah dilakukan oleh wajib pajak bersangkutan.

"Wajib pajak seperti ini yang akan menjadi target pemeriksaan untuk tahun pajak 2016, kecuali mereka segera melakukan pembetulan SPT-nya," kata Hestu.

"Jadi tidak perlu ada kekhawatiran akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang ikut tax amnesty, sepanjang mereka melaksanakan komitmen untuk menjadi patuh  setelah ikut tax amnesty," sambungnya.

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved