Mantan Koordinator Kontras Haris Azhar Menggebu-gebu Buka Borok Komnas HAM

Seleksi 60 orang itu dibagi menjadi dua gelombang. Masing-masing dibagi 30-30 calon Komisioner Komnas HAM.

Mantan Koordinator Kontras Haris Azhar Menggebu-gebu Buka Borok Komnas HAM
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Koordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan pernyataan terkait konflik tentara dengan polisi di Jakarta, Senin (24/11). Mereka antara lain menyatakan bahwa penegakan hukum harus dikedepankan untuk penyelesaian konflik tersebut. 

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar mengikuti seleksi calon komisioner Komnas HAM periode 2017-2022.

Ia pun terlihat sangat menggebu-gebu menyampaikan kegundahan hatinya selama ini akan kinerja Komnas HAM.

Baca: Ketua FPI Lolos Seleksi Komisioner Komnas HAM, Begini Katanya

Harris menilai Komnas HAM harus membangun tim yang profesional. Sebab, selama ini ia melihat hal itu belum ada di tubuh lembaga penjaga HAM itu.

"Ada enggak di Komnas HAM ahli forensik? Dalam kejahatan bisnis, siapa yang baca laporan keuangan perusahaan-perusahaan dalam perspektif HAM. Siapa yang ditempatkan untuk bangun komunitas. Ahli-ahli ini harus ada di Komnas HAM," kata Haris, Rabu kemarin, (17/5/2017) dalam proses seleksi calon komisioner Komnas HAM di Kemenkumham.

Untuk itu, menurutnya, tata kelola organisasi dan lembaga Komnas HAM harus diubah total. Komnas HAM harus diisi dengan orang-oranh profesional yang punya kemampuan atau keahian.

"Jadi bukan hanya human rights sebagai hak. Dia harus human righstsebagai profession. Jadi tempatnya profesi hak asasi manusia itu Komnas HAM . Kalau ada anda mau human rights sebagai hak, enggak usah ke Komnas HAM, kita beli buku saja," kata dia.

Kedua, ia menekankan perlunya penguatan tafsir hak asasi manusia. Sebab, selama ini tafsir hak asasi manusia di Indonesiq di dominiasi oleh Mahkamah Konstitusi.

"Harusnya Komnas HAM tidak menerjemahkan hak asasi by wisdomseperti para hakim MK. Tapi Komnas harus menerjemahkan prinsip HAM berdasarkan report pelanggaran HAM," ungkap dia.

"Jadi ada enam ribu hingga delapan ribu report pelanggaran itu bukan cuma siaran pers. Dia harus dipreras sebagai inilah sebagai temuam kejahatan HAM di Indonesia," tegas Haris.

Halaman
123
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved