Kementerian Koperasi dan UKM Gandeng BPS, Lihat Ini Tujuannya

Penandatangan kerja sama dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dan Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS,Selasa (23/5/2017).

Dok Kemenkop UKM
Penandatangan kerja sama terkait data koperasi dan UMKM antara Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dan Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (23/5/2017). 

TRIBUN-MEDAN.com - Guna memperkuat data koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Kementerian Koperasi dan UKM secara resmi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Penandatangan kerja sama tersebut dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dan Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menekankan validitas data menjadi penting bagi sebuah lembaga negara, termasuk kementerian agar penyusunan rancangan kebijakan tidak meleset atau salah sasaran.

"Ketersediaan dan validitas data itu penting. Lembaga mana pun tidak akan bisa berjalan tanpa adanya data yang valid. Penandatanganan MoU kita dengan Badan Pusat Statistik ini bukan sekadar seremonial belaka," kata Puspayoga melalui keterangan resmi, Selasa (23/5/2017).

Oleh karena itu, Puspayoga meminta seluruh jajarannya agar segera menindaklanjuti MoU tersebut masuk ke tahap implementasi teknis.

"Kita harus memanfaatkan data BPS ini, karena Kemenkop dan UKM harus memiliki data yang valid. Misalnya, data tentang Koperasi Unit Desa (KUD) di Indonesia, kita butuh data yang valid berapa yang sehat, yang tidak sehat. Kita juga butuh data berapa banyak koperasi serba usaha, koperasi produksi, dan sebagainya," kata Menkop.

Yang jelas, lanjut Puspayoga, target dan capaian antara lain pembaharuan dan validasi data koperasi dan UMKM akan semakin berkualitas dengan mengedepankan kaidah pendataan yang telah baik.

"Saya akan pantau terus dari tindak lanjut MoU ini hingga ke level teknis," tegas Menkop.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, bahwa Kemenkop dan UKM bisa memanfaatkan data Sensus Ekonomi 2016 semaksimal mungkin dalam menyusun kebijakan publik.

"Saya berharap, MoU ini akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Data BPS juga diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder, termasuk Kemenkop dan UKM. Bahkan, data statistik sektoral bisa ditata secara bersama. Apalagi, kita memiliki pusat layanan statistik terpadu," tambahnya. (*)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved