KPK Bilang Pungli Berkedok Akrdeitasi di Puskesmas Harus Dihentikan

"Kalaupun ada alasan dihibahkan perlu diketahui bahwa mekanisme hibah itu sudah ada aturannya. Jadi janggal rasanya seolah-olah pungutan dapat diakui

KPK Bilang Pungli Berkedok Akrdeitasi di Puskesmas Harus Dihentikan
Tribun Medan/Royandi
-Ketua Tim Koordinasi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Adliansyah Nasution 

"Tadi dibilanganya kepada kami, supaya mengiklaskan pungutan Rp 100 ribu yang dipungut kepala puskesmas. Dia bilang biar saja pungutan itu hibah. Ia juga bilang supaya kami jangan ribut-ribut di koran mengenai pungutan-pungutan tersebut," ujar Ester kepada tribun-medan.com, Selasa malam (23/5/2017)

Karena perkataan ini kata drg Ester, Kepala Puskesmas Simalingkar, Usma Polita Nasution dan Kepala Puskesmas Simalingkar semakin percaya diri untuk memungut uang dari pegawai dengan berkedok biaya akreditasi puskesmas.

"Katanya akreditasi puskesmas dilanjut menggunakan dana yang dipungut dari pegawainya," ujarnya.

Pungutan liar berkedok biaya akreditasi puskesmas ini dilaporkan oleh sejumlah pegawai puskesmas ke DPRD Kota Medan dan Ombudsman. Pungutan liar tersebut berjumlah Rp 100 ribu per orang setiap bulannya. 

Ombudsman perwakilan Sumatera Utara sudah melakukan pemeriksaan atas kasus ini. Ombudsman menyampaikan bahwa pungutan  tersebut trgolong pungli dan harus dikembalikan.

Karena laporan ini, Kepala Puskesmas Simalingkar juga mengancam pelapor pungli akan dimutasi.

Hingga berita ini dinaikkan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Usma Polita Nasution tidak bersedia untuk dikonfirmasi mengenai permasalahan ini. Pesan singkat yang dilayangkan tidak kunjung dibalasnya.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, dr Bambang Wibowo juga hingga kini belum berhasil dikonfirmasi soal permintaannya meminta pegawai Puskesmas tidak ribut di media, dan mengiklaskan adanya Pungli di Puskesmas.

Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 mengalokasikan anggaran kepada pemerintah daerah untuk biaya akreditasi. 

Pemerintah Pusat mengalokasikan DAK Bidang Kesehatan sekitar Rp 23 triliun pada 2017. Anggaran ini terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp 16 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp 6 triliun.(*)

Penulis:
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved