OTT Gubernur Bengkulu

Gubernur Bengkulu Tersangka, KPK Sebut Aparat Pengawas Daerah Lemah Tak Berdaya

Anggaran untuk APIP juga tidak cukup. Kompetensi APIP, lanjut Alex, juga menjadi persoalan, termasuk masalah kapasitas maupun jumlahnya.

Gubernur Bengkulu Tersangka, KPK Sebut Aparat Pengawas Daerah Lemah Tak Berdaya
tribunnews.com
Lily Maddari, istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukmin tiba di Gedung KPK 

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai, kasus korupsi di sejumlah daerah terjadi karena Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak diberdayakan.

Terakhir, kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti terkait proyek pembangunan jalan.

"Kami melihat bahwa banyaknya korupsi di daerah dan yang melibatkan pejabat maupun kepala daerah itu karena kita melihat fungsi dari APIP itu tidak optimal diberdayakan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Baca: KPK Beberkan Peran Lily Martiani, Istri Gubernur Diduga Minta Fee Proyek Pembangunan Jalan

Baca: Gubernur Bengkulu Umumkan Pengunduran Diri, Mendagri Tunggu Surat Resmi KPK

Baca: Suap Gubernur Bengkulu Berasal dari Kontraktor, Diduga Terkait Dua Proyek Pembangunan Jalan

Baca: Kena OTT KPK, Gubernur Bengkulu, Istrinya serta Dua Pengusaha Resmi Ditahan

Dalam jumpa pers tersebut, ikut hadir Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Alex mengatakan, kendala selama ini, APIP diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerahnya.

Mereka kerap merasa tidak independen ketika melakukan pengawasan kepada kepala daerahnya.

Halaman
123
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved