Ngebet Realisasikan Proyek Light Rail Transit, Pemko Medan Langsung Teken Mou

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemko Medan ngebet proyek transportasi massal Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) segera terealisasi.

Meski masih sebatas rencana, keinginan itu terlihat dari pernyataan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin pada Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Ke-427 Kota Medan, menyatakan LRT dan BRT adalah proyek unggulan Kota Medan bersama proyek tol yang menghubungkan Medan-Bandara Internasional Kualanamu dan berbagai daerah lainnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Medan Wiriya Alrahman, bahkan mengaku sudah menggelar pertemuan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perusahaan yang ditunjuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengerjakan LRT dan BRT.

Baca: Di Hari Ulang Tahun Kota Medan, Wali Kota Sebut Kota Ini Akan Punya LRT dan BRT

Baca: Hore! Proyek LRT dan BRT di Medan Akan di-Running Tahun 2020

Pada pertemuan itu kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman. "Sudah ada MoU dengan Kemenkeu dan PT SMI. Jadwal pembangunan fisik sudah dekat, tapi belum ada waktu pasti," kata Wiriya kepada Tribun, Minggu (2/7).

Dalam nota kesepahaman tersebut pemko dan PT SMI sepakat proyek dilaksanakan dengan beberapa poin, di antaranya sumber dana dari PT SMI dan pemko wajib mendukung pelaksanaan proyek termasuk dalam hal pembebasan lahan.

"Semaksimal mungkin tak menggunakan lahan masyarakat, apabila ada lahan yang harus dibebaskan, pemko harus membantu. Biaya proyek tak dibebankan ke APBD, pemko hanya mengeluarkan biaya tim teknis. Itu salah satu poin MoU," sambungnya.

Namun, secara rinci Wiriya belum mengetahui besaran anggaran yang diperuntukkan dalam proyek ini. Tetapi berdasarkan perhitungan pihaknya dan Kemenkeu, proyek tersebut menyedot anggaran hingga Rp 6 triliun.

"Sekitar Rp 6 triliun, ini dari program PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah)," tambah Wiriya.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution sebelumnya menegaskan, proyek LRT dan BRT bukanlah proyek gagah-gagahan.

"Semua mendambakan proyek ini. Kalau bisa tahun 2020 sudah running, Kota Medan akan mengalami stagnasi lalu lintas tahun 2024. Jangan sampai 2023 baru bisa running," sebut Akhyar.

Proyek ini kali pertama diusulkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas) di Istana Negara Jakarta, 17 Februari lalu.

Meminimalisir ganti rugi lahan, lintasan LRT memanfaatkan median jalan. Sedangkan jalur BRT direncanakan menghubungkan kawasan sekitar inti kota.(*)