Menteri Keuangan Tolak Usulan Banggar DPR Soal Pengendalian Utang Swasta Masuk APBN

Adapun hasil Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2018, program pengendalian utang hanya mencakup utang pemerintah pusat.

facebook
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan usai menerima audit LKPP dari BPK yang diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

TRIBUN-MEDAN.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPR mengusulkan perlunya perubahan terhadap program pengendalian utang negara yang dihasilkan Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2018.

Saat rapat dengan pemerintah dan Bank Indonesia, Ketua Banggar DPRAziz mengatakan, internal Banggar mengusulkan agar dalam program pengendalian utang, pemerintah juga memenuhi kewajiban menjaga akuntabilitas pengelolaan utang swasta.

Adapun hasil Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2018, program pengendalian utang hanya mencakup utang pemerintah pusat.

"Diperlukan perubahan sehingga memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah dan utang swasta," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir mewakili pemerintah menilai ada implikasi besar bila usulan Banggar itu disetujui. Sebab tutur ia, hal itu sama saja mewajibkan pemerintah harus menanggung utang swasta.

"Ini akan sangat berbahaya sekali karena ini (APBN-P) adalah dokumen yang legal dan dokumen politik. Kalau swasta tidak bisa bayar mereka bisa klaim ke pemerintah," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta agar usulan Banggar itu diubah. Pemerintah cukup melakukan monitoring yang ketat terhadap utang swasta.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengusulkan agar ketentuan itu tidak dicantumkan di dalam kebijakan belanja pemerintah pusat namun cukup tercantum dalam asumsi makro RAPBN 2018 tentang kebijakan defisit.

Setelah ditimbang bersama, semua Anggota Banggar DPR menyetujui usulan Sri Mulyani itu dan palu pun diketuk. Selanjutnya, Banggar DPRakan membawa asumsi makro dan belanja pemerintah pusat ke Sidang Paripurna DPR dalam waktu dekat untuk disahkan. 

DAPATKAN BERITA UNIK-MENARIK LAINNYA

Baca: Identitas dan Dokumen Istri Pejabat Ngamuk yang Menampar Petugas Bandara Akhirnya Terbongkar

Baca: NEWS VIDEO: Viral Ibu Ini Tampar Petugas Bandara saat Diminta Copot Jam Tangan

Baca: Momen Mulan Jameela Terlihat Marah dan Menepis Tangan Ahmad Dhani

 

Baca: NEWSVIDEO: Digusur, Warga Komplek Abdul Hamid Tuntut Hal Ini ke Wakil Rakyat

Baca: Ini yang Bikin Palangkaraya Selalu Primadona Ibu Kota Baru, Sejak Zaman Sukarno hingga Jokowi

Baca: Reaksi Kapolri Begitu Tahu Putra Bungsu Presiden Jokowi Tersandung Kasus Dugaan Penodaan Agama

 

Baca: Gak Nyangka Banget, Bikin Ngiler Ini yang Terjadi pada Penari Telanjang setelah Show

Baca: Penari Telanjang yang Ditangkap saat Pesta Seks Mengaku Dibayar Rp1,4 Juta 

Baca: Dikirimi Foto Pria Telanjang, Pembalasan Gadis Pemberani Ini Buat Dirinya Jadi Pahlawan

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved