Tim Korsupgah KPK Kunjungi Kabupaten Pakpak Bharat, Ada Apa?

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, SALAK - Untuk semakin mengeliminir dan mencegah tindak pidana korupsi lingkup pemerintahan, KPK melalui Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) turun langsung ke instansi pemerintah.

Seperti yang dilakukan tim ini saat mengunjungi Kabupaten Pakpak Bharat pada Jumat (7/7) di Ruang Rapat Nusantara, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak.

Melalui rilis yang diterima Tribun Medan, tim yang dipimpin Muhammad Safri Lubis, ST, M.Sc. ini hadir dalam rangka rangkaian rencana aksi KPK, melakukan koordinasi dalam pengembangan sistem dan aplikasi pada institusi pemerintah, dengan target utama melakukan digitalisasi pada sistem perencanaan, keuangan dan perizinan dari 12 aplikasi yang diusulkan

Baca: Anggota DPRD Lakukan Kunjungan Kerja ke Pakpak Bharat

Baca: Semarak Halal bi Halal Pakpak Bharat, Remigo: Mari Tetap Kita Jaga Kerukunan di Pakpak Bharat

Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, menyambut baik kehadiran tim ini menyatakan bahwa apa yang diharapkan oleh Tim Korsupgah KPK pada beberapa aplikasi telah dilakukan oleh Pemkab Pakpak Bharat.

"Kita hidup dengan IT (Information Technology) hari ini dan itu sudah menjadi kebutuhan. Pemkab Pakpak Bharat telah menerapkannya pada beberapa titik, sementara untuk aplikasi lainnya sedang dalam progress," sebut Bupati yang didampingi jajarannya, antar lain Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, para Asisten, dan para pimpinan OPD.

Beberapa OPD yang menjadi leading sectorpenerapan aplikasi digital melakukan presentasi di hadapan Tim Korsupgah dan terjadi diskusi yang menarik mengulas aplikasi-aplikasi yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan pada masa mendatang.

Bagi Tim Korsupgah, langkah yang dilakukan oleh Kabupaten Pakpak Bharat patut diacungi jempol, karena dengan inisiatif yang tinggi telah menghadirkan proses digitalisasi di Kabupaten ini, yang pada intinya tidak hanya menghadirkan kecepatan dalam pelayanan, tetapi juga transparansi dalam proses dan pelaksanaan sehingga semakin akuntabel.

"Apa yang kami susun sebagai rencana aksi dengan beberapa aplikasi sistem adalah sisi-sisi yang paling berpotensi terjadinya kerawanan. Kami juga membuka ruang memberikan aplikasi yang dibutuhkan serta siap untuk berkonsultasi dan berkoordinasi jika dibutuhkan," ujar Safri Lubis.

Pakpak Bharat merupakan Kabupaten kedua yang dikunjungi dari tahap II (19Kabupaten/Kota) bagian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan korupsi di Sumatera Utara, setelah sebelumnya mengunjungi Kabupaten Langkat, dan berikutnya akan berkunjung ke Kabupaten Dairi.

Tim juga melakukan kunjungan ke lapangan terkait pelaksanaan digitalisasi dan pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Pakpak Bharat.(*)