Breaking News:

Sri Mulyani dan Kredibilitas Anggaran yang Tercoreng: Belajarlah dari Bu Susi

Hingga Mei 2017, penerimaan pajak baru mencapai Rp 468,1 triliun atau 31,2 persen dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun.

Editor: Tariden Turnip
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meninggalkan ruangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7/2017). Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja dan dialog ekonomi dengan para pelaku pasar modal. 

Sri Mulyani memperkirakan perekonomian domestik dan global akan membaik pada 2017 seiring meningkatnya investasi dan naiknya harga-harga komoditas ekspor Indonesia.

Di samping itu, kebijakan tax amnesty telah meningkatkan jumlah dan basis wajib pajak sehingga harapannya pajak yang dipungut akan lebih besar dibandingkan sebelum ada kebijakan tax amnesty.

Terlebih lagi, Ditjen Pajak akan memiliki wewenang untuk mengakses langsung rekening milik wajib pajak yang ada di bank dan lembaga keuangan lainnya. Dengan kewenangan ini, Ditjen Pajak akan bisa melacak para wajib pajak yang mencoba menggelapkan pajak atau belum jujur dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Tujuannya, Ditjen Pajak bisa memulihkan penerimaan pajak yang selama ini hilang.

Namun, apa yang terjadi? Hingga Mei 2017, penerimaan pajak baru mencapai Rp 468,1 triliun atau 31,2 persen dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun.

Ternyata, kondisi perekonomian 2017 tidak seperti yang diharapkan. Daya beli masyarakat dan investasi belum begitu kuat. Korporasi-korporasi juga masih melakukan konsolidasi sehingga masih berhati-hati untuk melakukan ekspansi.

Itu terbukti dari penyaluran kredit yang hingga Maret 2017 hanya tumbuh 9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Dengan kinerja korporasi yang masih lemah, pajak yang mereka setor pun sulit meningkat.

Terlebih, pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak lebih cenderung mengejar dan menekan para wajib pajak eksisting ketimbang mereformulasi aturan pajak atau membereskan sumber utama kebocoran penerimaan negara terutama dari barang-barang selundupan yang membanjiri negeri ini.

Dengan situasi seperti itu, shortfall pajak seperti tahun 2016 pun kembali membayangi anggaran negara 2017. Dan ternyata, potensishortfall memang ada.

Dalam pembahasan APBN-P 2017, pemerintah memperkirakan terjadi shorfall penerimaan perpajakan sekitar Rp 48 triliun. Alhasil target perpajakan pun direvisi turun, dari Rp 1.499 triliun menjadi Rp 1.451 triliun.

Potensi shortfall pajak tahun 2017 memang lebih kecil dibandingkan tahun 2016. Namun bukan itu persoalannya. Yang menjadi masalah adalah mengapa dalam penyusunan APBN 2017, Sri Mulyani dan pemerintahan Presiden Jokowi tidak belajar dari pengalaman dua tahun terakhir?

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved