Breaking News:

Sri Mulyani dan Kredibilitas Anggaran yang Tercoreng: Belajarlah dari Bu Susi

Hingga Mei 2017, penerimaan pajak baru mencapai Rp 468,1 triliun atau 31,2 persen dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun.

Editor: Tariden Turnip
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meninggalkan ruangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7/2017). Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja dan dialog ekonomi dengan para pelaku pasar modal. 

Selama pemerintahan Presiden Jokowi, selalu terjadi shortfall pajak cukup besar. Pada pemerintahan sebelumnya, shortfall pajak umumnya tidak banyak dan dapat dikatakan terjadi semata karena faktor alamiah terkait teknis penetapan target yang memang harus bersifat progresif untuk memacu kinerja pemerintah.

Namun dalam pemerintahan Jokowi, shortfall pajak bukan hanya karena faktor alamiah, tetapi juga akibat perencanaan anggaran yang kurang kompeten. 

Jadi pertanyaannya, mengapa Sri Mulyani juga ikut-ikutan tidak kredibel saat menyusun APBN 2017? Sesuatu yang dulu disindirnya kini seolah menimpa dirinya sendiri.

Defisit dan Utang

Bahkan tidak kredibelnya APBN 2017 membawa dampak yang lebih serius. Akibat shortfall pajak tahun 2017, defisit anggaran dan utang pemerintah membengkak.

Itu terjadi karena shortfall pajak tidak diikuti oleh pemangkasan belanja, seperti yang dilakukan pada 2016.

Pada Rancangan APBN-P 2017, pagu belanja negara justru dinaikkan dari Rp 2.080 triliun menjadi Rp 2.111 triliun.

Dampaknya defisit anggaran akan naik menjadi Rp 397 triliun dari sebelumnya Rp 330 triliun. Ini berarti defisit akan mencapai 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau hampir menyentuh batas maksimal defisit anggaran yang diperbolehkan yakni 3 persen dari PDB.

Postur APBN-P 2017
Postur APBN-P 2017 (Harian Kompas)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 4 (1) menyebutkan, jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3 persen dari PDB tahun bersangkutan.

Konsekuensi lanjutan dari pelebaran defisit tersebut adalah membengkaknya utang pemerintah.

Bila dalam APBN 2017, utang baru pemerintah dipatok sebesar Rp 384,7 triliun, maka akibat pembengkakan defisit anggaran, utang baru akan bertambah menjadi Rp 451,7 triliun.

Jika anggaran utang tersebut terealisasi, maka pada akhir 2017,outstanding utang pemerintah akan mencapai Rp 3.962,86 triliun.

Hingga akhir Mei 2017, utang pemerintah telah mencapai Rp 3.672,33 triliun. Rinciannya Rp 2.163,55 triliun dalam denominasi rupiah dan Rp 780,18 triliun dalam valuta asing (valas).

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, atau dalam kurun 2015 sampai saat ini, pemerintah pusat telah menambah utang baru senilai Rp Rp 1.063,55 triliun.

Penambahan utang selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Jokowi tersebut sudah lebih besar dibandingkan penambahan utang periode 2010 – 2014 yang sebesar Rp 932 triliun.

Dalam catatan di laman facebook pribadinya yang diunggah Jumat pekan lalu, Sri Mulyani mencoba menjelaskan persoalan defisit dan utang ini.

“Saat ini rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 30 persen dan defisit APBN pada kisaran 2,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya. Dengan defisit di kisaran 2,5 persen, Indonesia mampu tumbuh ekonominya di atas 5 persen, artinya stimulus fiskal mampu meningkatkan perekonomian sehingga utang tersebut menghasilkan kegiatan produktif. Dengan kata lain, Indonesia tetap mengelola utang secara prudent (hati-hati),” katanya.

Menurut Sri, Presiden Joko Widodo tengah menggelontorkan anggaranbesar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Ini merupakan upaya pemerintahannya untuk mengejar ketinggalan pembangunan.

Lambatnya pembangunan memberi beban pada rakyat dan ekonomi dalam bentuk kemacetan, biaya ekonomi tinggi, dan ekonomi daerah tertinggal. Peran pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi negeri.

Rasio utang sejumlah negara
Rasio utang sejumlah negara (harian kompas)

Ketimpangan antara si miskin dan si kaya membutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan belanja sosial, yang tujuannya untuk melindungi kelompok termiskin agar tidak makin tertinggal.

 “Pemerintah juga mengupayakan agar defisit tidak melebar dan utang tidak meningkat secara tidak terkendali. Oleh karena itu, penerimaan perpajakan terus digenjot dengan reformasi pajak agar belanja dan biaya pembangunan dapat dibiayai oleh pajak, bukan utang. Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit anggaransesuai aturan perundangan dan dilakukan secara hati-hati dan profesional, sehingga Indonesia dapat terus maju dan sejahtera, namun tetap terjaga resiko keuangan dan utangnya,” kata Sri menutup penjelasannya.  

Kurang efisien

Dilihat dari rasionya terhadap PDB, utang pemerintah memang masih terkendali dan bahkan lebih baik dibandingkan banyak negara lainnya. Penambahan utang untuk pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat, tentu sangat baik. 

Namun, juga perlu diingat bahwa efisiensi investasi untuk mendorong pertumbuhan di Indonesia cenderung makin rendah. Itu terlihat dari nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang makin tinggi, yang disebut-sebut sejumlah ekonom kini sudah mencapai angka 6, lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 5,3.

Ini berarti, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau output sebesar 1 unit kini dibutuhkan penambahan investasi sebanyak 6 unit.

Banyak faktor yang menyebabkan ICOR meningkat antara lain strategi pembangunan yang kurang tepat dan korupsi.

Dengan ICOR yang rendah tersebut, maka semakin banyak berutang, semakin banyak pula dana yang tidak termanfaatkan secara efisien alias bocor.

Jadi, sebelum berutang secara besar-besaran, akan lebih baik bila pemerintah menurunkan angka ICOR terlebih dahulu agar utang tidak banyak yang sia-sia. 

Untuk meningkatkan efisiensi anggaran, apa yang pernah dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti patut dicontoh. Kebijakan anggaran ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikenal dengan sebutan Susinisasi.

Pertama, Menteri Susi menyederhanakan nomenklatur anggarandengan porsi 80 persen untuk kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) seperti nelayan dan pelaku ekonomi perikanan lainnya. Sisanya 20 persen barulah untuk anggaran rutin KKP.

Kedua, Menteri Susi menghilangkan program-program yang menggunakan kata bersayap, tidak jelas, dan rancu misalnya pengembangan, peningkatan, pemberdayaan.

Ketiga, dengan langkah-langkah tersebut, Susi bisa memotonganggaran KKP pada 2016 sebesar Rp 5,5 triliun atau 42 persen darianggaran awal Rp 13,9 triliun. 

Keempat, Menteri Susi menolak segala tawaran utang luar negeri seperti dari World Bank atau IMF yang hanya boleh digunakan untuk peningkatan dan pemberdayaan. Menteri Susi hanya ingin menerima utang yang bisa dipakai untuk investasi atau membeli aset.

“Kalau mau, sebenarnya anggaran negara bisa dipotong lebih dari 40 persen. Di KKP saja bisa kok. Jadi buat apa saya menerima tawaran utang dari luar negeri, lah anggaran KKP saja saya potong,” kata menteri yang banyak melakukan terobosan di sektor perikanan ini kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Bagaimana Bu Sri? Mungkin ngopi-ngopi dengan Bu Susi bisa memberikan banyak pencerahan...

Artikel ini sudah tayang di kompas.com berjudul: Sri Mulyani dan Kredibilitas Anggaran yang Tercoreng

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved