Fraksi Golkar Buka Ketidakpatuhan Pemko Terkait Temuan BPK

Pandangan Fraksi Golkar ini juga mengacu pada pemeriksaan dan temuan BPK-RI atas laporan Keuangan Pemko Siantar tahun 2016 yang mendapat opini Wajar T

Fraksi Golkar Buka Ketidakpatuhan Pemko Terkait Temuan BPK
Tribun Medan/Royandi Hutasoit
Plh Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Fraksi Golkar membongkar dan mempertanyakan sejumlah kecurangan dan ketidakpatuhan Pemko Siantar. Hal itu tertuang dalam pandangan fraksi dan nota jawaban Plh Wali Kota Hefriansyah, Rabu (12/7/2017)

Pandangan Fraksi Golkar ini juga mengacu pada pemeriksaan dan temuan BPK RI atas laporan Keuangan Pemko Siantar tahun 2016 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam pemandangan umum Fraksi yang dipimpin Rini Silalahi ini, sejumlah masalah dan ketidakpatuhan Pemko dipaparkan terkait nota keuangan Pemko atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016. Selain itu juga terdapat beberapa masalah aspek sistem dan pengendalian intern kepatuhan terhadap undang-undang.

Baca: Mengibaratkan dengan Keledai, Ketua DPRD Ini Tertawa Pemko Dapat WDP oleh BPK RI

Baca: Mengibaratkan dengan Keledai, Ketua DPRD Ini Tertawa Pemko Dapat WDP oleh BPK RI

Dalam notanya, Fraksi Golkar memaparkan ada kelemahan sistem pengendalian intern. Di antaranya piuatang pajak bumi, bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) 31 Desember 2016 belum valid, penatausahaan mutasi persedian pada 7 satker belum memadai, pengelolaan dana bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum tertib, serah terima sarana dan prasarana seebagai dampak pengelihan urusan Pemko Siantar, Kementrian Perhubungan, dan Pemprov belim optimal.

"Adapun ketidakpatuhan, kecurangan adalah pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil Guru sebesar Rp 21.186.620 tidak sesuai ketentuan, realisasi intensif pemungutab Pajak Penerangan Jalan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 738.483.296, belanja BBM pada Dinas kebersihan sebesar Rp. 102.944.100 tidak sesuai fakta sebenarnya, pemahalan harga belanja pengganti suku cadang dan pelumas pada dinas kebersihan sebesar 259.824.986, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri pengadaan mebeleair pengganti meja dan kursi Disdik tidak berdasar survey harga pasar, kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan sebesar Rp 86.557.040 0ada dinas Bina Marga, pelaksanaan pungutan parkir di tepi jalan umum tidak sesuai Perda," katanya

Menanggapi itu Plh Walikota Siantar, Hefriansyah mengatakan jumlah piutang PBB-P2 sebesar Rp 28.269.911 dengan Objek Pajak sejumlah 60.188 untuk 53 kelurahan. Tahun 2017 telah dilakukan validasi piutang tahap pertama sebesar Rp 23.950.319.330 (84,73%)dengan jumlah nomor objek pajak sejumlah 49.199 untuk 42 kelurahan. 

Kata Hefriansyah, tekait temuan BPK atas sejumlah ketidakkepatuhan terhadap perundang-undangan, Dinas Pendidikan membayarkan tunjangan profesi guru berdasarkan SK Tunjangan Profesi yang diterbitkan Kemendikbud, Permemdikbud RI nomor 12 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi. 

"Atas kerugian belanja bahan bakar minyak di dinas kebersihan dapat kami sampaikan bahwa kerugian tersebut telah disetor ke dalam Kas Daerah dan bukti setor telah diserahkan ke BPK-RI perwakilan Pemprov Sumut," kata Hefriansyah dalam nota jawaban yang disampaikan di ruang rapat Hrangguan DPRD Jalan Adam Malik. 

Sementara terkaiat intensif pajak penerangan jalan dikatakannya telaj sesuai UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan PP nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta surat DirjenKeuangan Daerah Kemendagri No. 973/014/Keuda tanggal 9 Januari 2012.

"Daerah diperkenankan menerima insentif atas pengelolaan pajak daerah sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak. Namun, terkait rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap insentif pemungutan PPJ sebesar sekitar Rp 738,483 juta dianggap sebagai pemborosan. Maka tahun 2017 tidak lagi merealisasikan pembayaran intensif pemungutan paja PPJ dimaksud," katanya.(*)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved