Menteri Arief Yahya Minta Pemda Libas Pungutan Liar di Kawasan Objek Wisata

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Menteri Pariwisata Arief Yahya melalui Deputi Pengembangan Industri dan Destinasi Pariwisata Dadang Rizki Ratman meminta, pemerintah daerah (pemda) dan polisi bersinergi memberantas pungitan liar (pungli) di lokasi wisata Sumatera Utara. Sebab, kenyamanan wisatawan harus diutamakan.

"Pungli di lokasi wisata di daerah harus diselesaikan pemerintah setempat. Jadi, penyelesaian masalah pungli urusan pemerintah daerah dan polisi. Aturan yang berlaku, kalau ada pungli, demikian. Artinya masalah lokalitas," ujarnya saat berbincang-bincang Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (18/7).

Dadang menambahkan, pungli sudah ranah kriminal, sehingga Kementerian Pariwisata hanya mengimbau agar pemda memberik atensi. Namun, ia menyangkal kementerian tidak peduli maraknya pungli di objek wisata.

Baca: GILA! Kepala Dinas Ini Diduga Dapat Uang Hasil Pungli 100 Kali Lipat dari Gaji Presiden Jokowi

Baca: Capek Kena Pungli, Wisatawan Jera Berkunjung ke Kawah Biru Tinggi Raja

Menurutnya, guna mendukung rasa aman dan nyaman wisatawan, kementerian punya gerakan sapta pesanan.

Artinya, rasa aman harus dirasakan turis dan pemilik tempat pariwisara. Karena itu, bila keamanan terganggu harus melapor ke polisi.

Ia menambahkan, dalam biroksi, pemerintah akan melakukan check and richeck terkait persoalan, termasuk pungli bila ada laporan dari masyarakat. Jadi, setiap pelaku usaha dan wisatawan juga harus proaktif melaporkan aksi pungli.

"Saran saya, bila pelaku usaha kena pungli lapor sama polisi. Jadi, birokrasinya gitu, yang harus menyelesaikan daerah sendiri. Kami juga bisa menyelesaikan, tapi harus berdasarkan permintaan. Coba tanya ke pemda tentang pungli ini, pasti jawaban mereka, kok enggak ada laporan. Itu birokrasinya," katanya.

Selain itu, katanya, destinasi wisata yang unggul di Sumatera Utara masih Danau Toba, sehingga pemda yang berada di seputaran Danau Toba harus berinovasi. Delapan kabupaten/kota di sekitar Danau Toba harus menciptakan atraksi baru.

Tidak hanya itu, atraksi wisata Danau Toba, yang sudah lama, juga harus ditingkatkan kualitasnya dan pelayanan harus semakin bagus. Kemudian, katanya, masing-masing usaha dikelola secara apik agar berkesan kepada wisatawan yang berkunjung.

Ia mengimbau, pelaku usaha di seputaran Danau Toba harus menciptakan dan manfaatkan peluang. Apalagibanyak wisatawan tertarik berlibur di kawasan Danau Toba, sehingga sudah selayaknya ada produk layanan yang bagus.

"Semua harus bisa memberi layanan yang baik bagi wisatawan, mulai dari akomodasi, rumah makan, dan transportasi. Saya mengimbau pelaku usaha di sana terus berinovasi menciptakan peluang," ujarnya.

Ia mengklaim, destinasi wisata Danau Toba harus dikembangkan lewat daya tariknya, akses dan fasilitasnya. Jadi, pada intinya, masing-masing kabupaten/kota harus melengkapi atraksinya, mempermudah akses dan fasilitasnya harus lengkap.

"Pemerintah Pusat akan memfasilitasi dan membimbing secara teknis pemerintah daerah di seputaran Danau Toba. Setiap pelaku usaha harus menjaga kualitas produk, jaga kualitas layanan. Kemudian, jaga kualitas pengelolaan. Satu di antaranya kelemahan pengelolaan, ya marak pungli," katanya.

Ia menuturkan, payung hukum untuk pelaku usaha pariwisata diatur dalam Undang-Undang Pariwisata No 10 2009 tentang Pendaftaran. Seluruh pendaftaran, serta izin berada di pemerintah daerah, sehingga kewenangan pemerintah pusat terbatas.

Dihapus
Wakil Gubernur Sumut Nurhalizah Marpaung berjanji akan berupaya menghapus pungli yang marak di tempat wisata. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah menfokuskan program pariwisata yang menargetkan 20 juta wisatawan.

"Pungli di lokasi wisata harus dihapuskan. Bukan rencana lagi, pasti akan dituntaskan masalah pungli ini. Kami juga sekarang fokus pengembangan wisata, terkhusus pembangunan pariwisata Danau Toba," ujarnya, kemarin.

Ia mengungkapkan, pengembangan sektor pariwisata bertujuan memenuhi target satu juta wisatawan berkunjung ke Sumatera Utara. Karena itu, ada banyak pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Jalan Tol Medan-Tebingtinggi dan Pelabuhan Kualatanjung.

"Tuntasnya pembangunan infrastruktur akan mendukung serta mempermudah wisatawan berkunjung ke berbagai objek wisata. Seperti, objek wisata Danau Toba. Jadi kami optimistis target itu terwujud," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Labuhan Batu Utara (Labura) Khairuddin Syah Sitorus mengaku, telah mendapat laporan dari ajudanya tentang pemberitaan premanisme dan pungli, yang mengakibatkan objek wisata Puncak Hoza ditutup.

"Ajudan tadi sudah memberitahukan tentang hebonya pemberitaan online tentang Puncak Hoza. Sehingga pulang dari Jakarta langsung saya panggil camatnya di sana," ujarnya saat dihubungi Tribun Medan, Senin.

Objek wisata Puncak Hoza terletak di Desa Kampung Yaman, Aeknatas, Labura, terpaksa ditutup, sejak Senin, akibatnya maraknya pungli dan premanisme.

Pelaku pungli umumnya pemuda setempat, yang biasa meminta uang dengan sebutan "uang rokok".

Pada hari besar, ada belasan hingga puluhan orang mendatangi pengelola untuk meminta uang. Pengelola terpaksa mengeluarkan uang Rp 5 juta memenuhi permintaan pelaku pungli.

Berantas Pungli
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Simalungun AKP Damos Aritonang mengaku, belum pernah mendapat laporan tentang maraknya pungli di objek wisata Kawah Biru, Tinggiraja Kabupaten Simalungun. Tapi, ia berjanji akan menindaklanjuti pemberitaan pungli.

"Terima kasih informasi pungli yang marak di Kawah Biru, Tinggiraja. Tentu saja kami akan menindaklunjutinya," ujarnya saat dihubungi via telepon seluler, kemarin.(tio)