Usai Dicecar Puluhan Pertanyaan, Mantan Kadis Perpustakaan Resmi Ditahaan Kejaksaan Tinggi

Hasangapan merupakan satu dari tujuh tersangka dugaan korupsi di BPAD Pemprov Sumut tahun anggaran (TA) 2014.

Usai Dicecar Puluhan Pertanyaan, Mantan Kadis Perpustakaan Resmi Ditahaan Kejaksaan Tinggi
Tribun Medan/Azis
Mantan Kadis Perpustakaan Pemprov Sumut, Hasangapan Tambunan usai menjalani pemeriksaan di Kejati Sumut, Rabu (2/8/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Azis Husein Hasibuan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara resmi menahan mantan Kepala Dinas Badan Perpustakan dan Arsip Daerah (BPAD) Pemprov, Hasangapan Tambunan, Rabu (2/8/2017).

Hasangapan merupakan satu dari tujuh tersangka dugaan korupsi di BPAD Pemprov Sumut tahun anggaran (TA) 2014.

Perkiraan kerugian negara dalam kasus ini sesuai hasil audit dari BPKP Sumut mencapai Rp 800 juta.

Hasangapan hadir di ruangan penyidik sekira pukul 09.00 WIB. Selama diperiksa, tim penyidik mencecarnya hingga puluhan pertanyaan seputar keterlibatannya dalam kasus ini.

Baca: Diperiksa Sebagai Tersangka, Mantan Kepala Perpustakaan Daerah Akan Dipanggil Lagi

Baca: Dipanggil Tim Penyidik, Hasangapan Diperiksa Sebagai Tersangka Korupsi Perpustakaan Pemprov Sumut

"Sudah resmi kita tahan tersangka atas nama Hasangapan Tambunan," kata Kepala Seksi Penyidikan Kejati Sumut, Iwan Ginting kepada Tribun-Medan.com.

Selain Hasangapan, satu tersangka lainnya bernama Willian Josua Butarbutar sebagai rekanan mangkir dari pemeriksaan.

"Kita upayakan pemanggilannya pada pekan berikutnya. Yang bersangkutan tadi tidak hadir," ucap Iwan Ginting.

Selama menjalani pemeriksaan, Hasangapan dinyatakan layak untuk ditahan berdasar tes kesehatan di poliklinik Kejati Sumut.

"Tadi sudah diperiksa kesehatannya dan layak ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Tanjunggusta sembari kita siapkan surat dakwaannya," kata jaksa di Bidang Penerangan Hukum Kejati Sumut, Yosgernold Tarigan.

Hasangapan dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(*)

Penulis: Ayu Prasandi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved