Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengaku sering mendengar keluhan publik mengenai infrastruktur jalan yang buruk melalui media sosial. Termasuk keluhan infrastruktur jalan yang buruk di Kota Medan.

Kata Erry, banyak yang membandingkan penanganan masalah jalan antara Sumut dengan Jakarta. Menurutnya, hal ini tidak bisa disamakan.

"Kebetulan saya penggemar Facebook. Saya lihat banyak yang komplain tentang jalan. Padahal terkait itu kita harus lihat dulu tupoksinya," kata Erry saat menghadiri Seminar Nasional bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi yang digelar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan di Lantai VI Lippo Plaza Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (9/8/2017).

Baca: Ternyata Penerapan Sistem Elektronik pada Tata Kelola Pemerintahan Masih Bisa Diakali

Erry mengatakan, Provinsi Jakarta merupakan ibu kota negara yang berstatus daerah khusus. Di daerah itu, setiap wali kota dipilih oleh gubernurnya. Gubernur di sana juga memiliki kewenangan untuk turun langsung menangani persoalan infrastuktur jalan kota di provinsi itu.

Sementara di Sumut, pengelolaan infrastruktur jalan terbagi dalam sejumlah kewenangan. Jalan yang berstatus jalan provinsi dikelola oleh Pemprov Sumut. Sedangkan jalan yang berstatus jalan kota atau kabupaten dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah.

"Jadi maaf kalau di Medan banyak jalan yang berlobang. Di Medan jalan provinsi itu hanya ada enam, di antaranya di Jalan Setiabudi, Jalan Ngumbang Surbakti, cuma ada enam itu. Jadi kalau mau komplain, lihat dulu tupoksinya. Apakah jalan provinsi atau kabupaten dan kota," katanya.

Erry menambahkan, terdapat 33 kabupaten dan kota di Sumut. Tidak seperti di Jakarta, setiap kepala daerah di provinsi ini dipilih langsung oleh masyarakatnya.

Dengan alasan ini, Erry mengaku tidak bisa berbuat banyak menangani infrastruktur jalan daerah yang buruk.

"Kita sering dengar orang komplain kenapa tidak bisa seperti Jakarta. Di sana itu daerah istimewa, wali kota-nya dipilih gubernur, sedangkan di luar itu wali kota-nya dipilih langsung oleh rakyat. Punya anggaran sendiri. Di Jakarta jalan rusak guberurnya langsung yang turun, di sini tidak bisa. Bukan tupoksinya," kata Erry mengakhiri.(*)