Ternyata Penerapan Sistem Elektronik pada Tata Kelola Pemerintahan Masih Bisa Diakali

Penerapan sistem elektronik atau online yang sedang gencar didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tata kelola pemerintahan di sejumlah daera

Ternyata Penerapan Sistem Elektronik pada Tata Kelola Pemerintahan Masih Bisa Diakali
Tribun Medan/Nanda
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai mengisi Seminar Nasional bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi yang digelar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan di Lantai VI Lippo Plaza Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (9/8/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Penerapan sistem elektronik atau online yang sedang gencar didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tata kelola pemerintahan di sejumlah daerah, ternyata masih bisa diakali oleh sejumlah oknum.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi yang digelar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan di Lantai VI Lippo Plaza Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (9/8/2017).

"Ada orang yang masih bertahan di paradigma lama. KPK masuk ke hal-hal ini. Ada 'e' (elektronik) dan 'e' segala macam itu, semuanya harus sistem elektronik. Itu pun masih diakali juga. Sekali klik, seratus ribu. Ini masih terjadi di beberapa daerah," kata Saut.

Baca: 18 Pemkab Teken MoU Pencegahan Korupsi, Ini Pesan Wakil Ketua KPK

Baca: Wakil Ketua KPK Mendadak Datangi Polrestabes, Ada Apa Ya?

Saut mengatakan, praktik curang yang ia katakan itu sudah terjadi di Kota Bandung. Seorang oknum mengakali sistem elektronik ini dengan meminta "uang klik" untuk urusan penerbitan izin.

Lalu bagaimana di Sumut? Sejak penandatangan kesepakatan bersama supervisi dengan KPK pada tahun lalu, Pemprov Sumut sepakat melaksanakan sembilan poin rencana aksi yang di antaranya menerapkan sistem elektronik pada sejumlah tata layanan publik.

Menurut Saut, ada kemajuan yang diperlihatkan Pemprov Sumut dalam menerapkan tata pemerintahan berbasis elektronik. Namun, Saut tak mengungkapkan apakah praktik curang seperti di Kota Bandung tersebut juga terlacak di Sumut.

"Kita masih eveluasi, mereka masih fix, masih mencoba melakukan. Tapi ada kemajuan. Mereka belajar dari Surabaya," kata Saut.

Saut menambahkan, penerapan sistem elektronik pada proses pembenahan tata kelola pemerintahan akan menjadi sia-sia bila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berintegritas.

"Sistem online itu kan mesin. Kalau orangnya tidak berintegritas, ya akan tetap bermasalah. Itu yang di Bandung, kita mau ke sana juga mempelajari," katanya mengakhiri.(*)

Penulis:
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved