Mulai dari Penilaian Walhi Sampai Tanggapan Anggota Dewan Terkait Register 40 yang Ditangani KLHK

“Kami sudah sampaikan itu, semua perusahaan yang salah harus ditindak dan diperlakukan sama di lahan register 40. Kalau ada yang dikelola masyarakat,"

demo register 40 DL Sitorus 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Kalangan aktivis lingkungan dan pejabat pemerintah daerah di Sumatera Utara mempertanyakan sikap pemerintah terkait pengelolaan lahan register 40.

Ada kesan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tidak transparan dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan tidak menerapkan perlakuan yang sama terhadap perusahaan ditenggarai melanggar penggunaan fungsi lahan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai ada banyak hal yang disembunyikan oleh KLHK terkait penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola lahan di register 40.

Pascameninggalnya Derianus Lungguk Sitorus (DL Sitorus), satu pengusaha perkebunan asal Medan, Sumatera Utara, membuka tabir buruknya eksekusi dan tidak transparan dalam memaparkan hasil eksekusi lahan yang sudah ditetapkan MA.

Baca: Bakar Bendera Malaysia, Pemuda Nias Bikin Rakyat Negeri Jiran Marah

Dana Tarigan, Direktur Ekesekutif Walhi Sumatera Utara, meminta KLHK untuk menindak semua perusahaan yang ada di lahan register 40 yang menggunakan lahan tersebut tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya.

Ini perlu dilakukan agar memperlihatkan pemerintah, bisa bertindak adil tidak hanya menindak satu perusahaan saja, PT Torganda (perusahaan milik DL Sitorus), tetapi perusahaan lainnya juga termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kami sudah sampaikan itu, semua perusahaan yang salah harus ditindak dan diperlakukan sama di lahan register 40. Kalau ada yang dikelola masyarakat, maka itu termasuk reformasi agraria untuk dibagikan ke masyarakat. Jika ada perusahaan yang mengelola secara illegal, maka tanah itu harus diambilalih KLHK untuk dikembalikan ke negara dalam kondisi yang sudah dihutankan kembali. Jangan sampai pemerintah yang keluar uang (untuk menghutankan kembali), itu juga tidak adil,” ujar Dana.

Ada 29 perusahaan yang menguasai lahan Register 40, yaitu PT FMP seluas 14.853 hektar, PT Wonorejo seluas 7.892 ha, PTPN IV 10.000 ha, PT SSPI seluas 5.500 ha, Koperasi Bukit Harapan (dieksekusi) 23.450 ha, KTPS 14.000 ha, PT AML 21.000 he, Koperasi Langkimat 14.000 ha, PT SSL 33.390 Ha, PT EPS 9.833 Ha, PT KM 2.000 ha, PTPN II 10.000 ha, PT Rapala 10.300 Ha, PT Inhutani IV 19.500 Ha.

Baca: Petugas Pajak Temukan Mobil Mewah tanpa Nomor Polisi di Rumah Raffi Ahmad Nagita Slavina

Halaman
123
Editor: akb lama
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved