Perselisihan Pemko dan Merdeka Walk Tinggal Tunggu Putusan Pengadilan, Kabag Hukum Mengaku Tak Tahu

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Hendrik Naipospos

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Manajer Operasional PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) Subur menjelaskan saat ini pihaknya sedang menunggu keputusan pengadilan terkait selisih paham perhitungan retribusi antara Merdeka Walk dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Selisih pembayaran retribusi antara PT OIM dan Pemko Medan mencapai Rp 1,9 miliar yang berbuntut keinginan fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan untuk mengembalikan fungsi sisi barat Lapangan Merdeka menjadi area hijau.

Ditanya terkait hal ini, Kepala Bagian Hukum Pemko Medan Sulaiman Harahap membantah ada proses pengadilan dengan pengelola Merdeka Walk.

Baca: Pengelola Merdeka Walk Bantah Ada Tunggakan Retribusi Miliaran Rupiah

Baca: Satu Restoran di Merdeka Walk Pajaknya Ada yang Ratusan Juta Sebulan

"Enggak ada. Tadi saya juga sudah tanya staf kuasa hukum, mereka juga bilang tidak ada," ucap Sulaiman.

Menilik hal ini, Subur pun merasa heran. Ia menjelaskan bahwa proses pengadilan tersebut merupakan upaya hukum yang diajukan PT OIM terkait surat penagihan retribusi yang diberikan Pemko Medan beberapa waktu lalu.

Namun Subur mengakui bahwa selama proses pengadilan PT OIM langsung diwakili oleh pimpinannya dan kuasa hukum.

"Kok bisa mereka tak tahu, padahal pengadilan sudah tinggal menunggu keputusan. Selama ini memang bukan saya yang mengikuti persidangan tapi langsung pimpinan dan kuasa hukumnya," ucap Subur.

Sekadar informasi, pengelolaan Merdeka Walk oleh PT OIM sudah berlangsung selama 12 tahun dan perjanjian antara Pemko Medan dan PT OIM akan selesai pada 2025.(*)