Yayasan Citra Keadilan Kalah di PTUN

Yayasan Citra Keadilan Medan kembali kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan atas gugatannya terhadap Bupati Deliserdang

Yayasan Citra Keadilan Kalah di PTUN
Tribun Medan/ Joseph Wesly Ginting
Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Jalan Bunga Raya. 

TRIBUN-MEDAN.com, PAKAM - Yayasan Citra Keadilan Medan kembali kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan atas gugatannya terhadap Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan terkait permohonan pembatalan segala perizinan yang dimiliki oleh PT Karya Panca Sakti Nugraha (KPSN) sebagai pengelola perumahan Citra Land Bagya City.

Ketua Yayasan Citra Keadilan Medan, Hamdani Harahap mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya hukum banding atas kasus ini. " Selain upaya hukum kita juga akan melaporkan Majelis Hakimnya ke KPK, KY (Komisi Yudisial) dan Mahkamah Agung. Kita menduga ada mafia peradilan ini. Sebanyak 211 hektare lahannya itu tanpa Amdal,"ujar Hamdani yang dihubungi melalui telepon selulernya Jum,at, (1/9).

Ia mengakui kalau pihaknya sudah tiga kali menggungat Citraland Bagya City ke Pengadilan. Ia mengaku kecewa mengapa setiap putusan hasilnya selalu tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijheid Verklard). Untuk memenangkan gugatan pihaknya disebut sudah berulangkali menyempurnakan apa yang menjadi materi gugatan.

Baca: Gugatan Pembatalan DO Mahasiswa Dikabulkan PTUN, USU Akan Melakukan Hal Ini

Baca: PTUN Menangkan Banding Pemkot Jaksel soal Penggusuran Warga Bukit Duri

Kabag Hukum Pemkab Deliserdang, Edwin Nasution menjelaskan kalau Pemkab sudah berulang kali memenangkan atas gugatan yang dilayangkan oleh Yayasan Citra Keadilan. Dikatakannya, selain untuk perkara Citra Land Bagya City yang gugatannya nomor 43/G/2017/PTUN Medan, Pemkab juga menang untuk perkara gugatan nomor 44/G/2017/PTUN Medan terkait persoalan izin hotel Prime yang ada di jalan Arteri Bandara Kualanamu Kecamatan Batang Kuis. Ia menegaskan kalau setiap penerbitan izin Pemkab mengeluarkannya dengan berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku.

"Kalau kita memang dari awal sudah yakin kalau gugatan mereka itu tidak akan diterima. Pemkab Deliserdang itu ya kalau mau mengeluarkan izin tetap melalui prosedur. Harus sesuai dengan peraturan atapun ketentuan yang ada. Sebelum izin dikeluarkan ada terlebih dahulu kajian-kajian yang dilakukan. Kita berpendapat karena inilah kemudian Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan mereka. Sidang putusannya itu 29 Agustus kemarin," kata Edwin. (*)


 

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved