Muchrid Nasution Setuju dengan Tanggapan Ombudsman Terkait Tarif Air Tirtanadi

"Saya dari awal mengatakan bahwa itu (kebijakan keniakan tafi air minum) harus ditunda atau dicabut. Karena jelas itu melanggar Perda,"

Muchrid Nasution Setuju dengan Tanggapan Ombudsman Terkait Tarif Air Tirtanadi
Tribun Medan / Nanda
Anggota Komisi C DPRD Sumut Muchrid Nasution saat ditemui di ruang rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (11/9/2017). (Tribun Medan / Nanda) 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota Komisi C DPRD Sumut Muchrid Nasution menyatakan sepakat dengan saran Ombudsman RI Perwakilan Sumut agar PDAM Tirtanadi berserta Pemprov Sumut mencabut kebijakan kenaikan tarif air minum.

Muchrid yang juga bagian dari penggugat kebijakan kenaikan tarif air minum PDAM Tirtanadi ke PTUN Medan beberapa waktu lalu ini mengatakan, kebijakan kenaikan tarif air minum harus dicabut ataupun ditunda.

Menurut politisi Golkar ini, kebijakan menaikkan tarif air minum itu bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Sumut Nomor 10 Tahun 2009 tentang PDAM dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca: Empat Pemain PSMS yang Bela PSAD sedang Berlatih di Tempat Berbeda

"Saya dari awal mengatakan bahwa itu (kebijakan keniakan tafi air minum) harus ditunda atau dicabut. Karena jelas itu melanggar Perda," kata Muchrid saat ditemui di ruang rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (11/9/2017).

Menurut Muchrid, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi terkesan terburu-buru menerbitkan keputusan Nomor 188.44/732/KPTS/2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Air Limbah PDAM Tirtanadi Sumut.

"SK (Surat Keputusan) itu terlalu terburu-buru tanpa melalui tahapan-tahapan. Saya selaku penggugat ke PTUN bukan keberatan itu dinaikkan, tapi kenapa harus 30 persen, kenapa tidak melalui tahapan, kenapa mesti terburu-buru," katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung mengaku masih menunggu arahan dari Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi terkait saran yang diberikan Ombudsman RI Perwakilan Sumut agar mencabut kebijakan kenaikan tarif air minum PDAM Tirtanadi.

"Masih dalam proses, kemarin kan Pak Gubernur naik haji dan sekarang masih di Jakarta. Jadi sekarang kita belum bisa paparan, ini (saran Ombudsman) nanti akan kita paparkan ke beliau," kata Nurhajizah.

Halaman
123
Penulis:
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved