Edisi Cetak Tribun Medan

Rumah Bersubsidi Memang Murah, Tapi Akses Jalan Masih Seperti Ini

Sekitar 8.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah terealisasi dibangun pada semester pertama 2017.

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Suasana salah satu perumahan bersubsidi dari pemerintah di Tanjung Anom, Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis (7/9). Akses jalan yang buruk menyebabkan warga mengalami kesulitan beraktivitas. 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sekitar 8.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah terealisasi dibangun pada semester pertama 2017.

Sebagian besar tersebar di wilayah Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

Namun warga yang telah membeli dilanda kecemasan dan takut karena perumahan minim penghuni dan sepi. Mutu infrstruktur perumahan pun masih buruk.

Asma, misalnya, warga Kompleks Asri Indah Tanjung Selamat, sangat bersyukur dapat membeli rumah subsidi program pemerintahan Joko Widodo. Walaupun banyak rumah kosong alias tidak berpenghuni, dan akses jalan menuju kompleks perumahan juga masih tanah.

Asma, menyampaikan awal pindah ke perumahan bersubsidi sempat merasa takut, karena sepi. Bahkan, penghuni rumah masih dapat dihitung jari, alias hanya beberapa keluarga. Program rumah bersubsidi merupakan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca: Rumah Subsidi Murah Rp 123 Juta, DP 1 Persen, Cicilan 880 Ribu, Bunga 5% Kok Pembeli Takut Huni?

"Pada awal pindah masih sepi kali. Kami sempat merasa waswas, karena jalan menuju lokasi perumahan enggak bagus. Kemudian masuk ke dalam cukup jauh, 300 meter. Dulu ke dapur aja kami tak berani. Tapi sekarang sudah terbiasa," ujar Asma saat ditemui Tribun-Medan.com.

Ia berharap pengembang segera membangun paving block. Sebab saat musim hujan, pelataran rumah terkena lumpur, karena jalan di lokasi perumahan belum dibeton. Saat musim hujan banyak kubangan.

Berdasarkan informasi yang ia dapat, seluruh rumah terjual, namun belum banyak yang menempatinya.

"Mungkin saja, banyak pembeli yang menabung dulu untuk buat dapur, karena rumah tipe 36 enggak ada dapurnya. Atau menunggu rumah kontrakan habis, baru pindah ke sini. Bahkan bisa saja hanya investasi. Banyak kemungkinanlah," katanya.

Menurutnya, tidak sedikit pembeli mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, alias enggak ada paving block. Apalagi, jalan utama menuju perumahan berlubang-lubang, dan minim lampu penerang jalan, tapi perumahan masih aman, belum ada kasus pencurian.

Ia menceritakan, uang muka rumah bersubsidi tersebut terjangkau, yakni Rp 6 juta. Biaya mengurus sertifikat hak milik Rp 550 ribu. Angsurannya Rp 880 ribu per bulan selama 15 tahun. Ia sangat bersyukur bisa membeli rumah subsidi.

"Sebelum akad, marketingnya mengajari supaya usulan kredit diterima pihak bank, karena suami kerja "mocok-mocok" (tidak punya pekerjaan tetap). Dulu sempat minta slip gaji sama mandor Rp 3 juta ke atas. Prosesnya lama, karena ada survei gitu," ujarnya.

Ketua DPD Real Estate Sumut Andi Atmoko Panggabean mengatakan, di Sumatera Utara, rumah bersubsidi mulai dibangun sejak 2015. Tahun 2016, telah terealisasi 12 ribu unit rumah, kemudian tahun 2017 ditargetkan 15 ribu unit baru.

Baca: Rumah Bersubsidi Tidak Layak Huni? Ini Komentar REI

"Semester pertama 2017 sudah terbangun delapan ribu rumah dari target 15 ribu rumah. Sekitar 50 persen berada di Deliserdang," kata Andi.

Sisanya tersebar di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Tebingtinggi, Asahan dan kota/kabupaten lainnya.

Sedangkan di Kota Medan tidak tersedia rumah bersubsidi, karena kesulitan mencari lahan dengan harga rumah subsidi di bawah Rp 130 juta, untuk standar luas tanah 71 sampai dengan 91 meter persegi.

Menurut Andi, pengembang yang membangun rumah bersubdisi di wilayah Sumut berjumlah 78 perusahaan. Perusahaan itu akan membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masksimum Rp 4 juta per bulan.

Tahun 2016, Kementerian BUMN dan Pemprov Sumut bersama PT Perkebunan Nusantara II 2 dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mencari solusi terbaik pendistribusian lahan eks hak guna usaha (HGU) PTPN II seluar 5.873 hektare.

Sekitar 2.600 hektare dari luas lahan itu akan didistribusikan pemerintah masuk dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Belum Layak Huni
Berdasarkan pengamatanTribun-Medan.com, banyak perumahan bersubsidi MBR di Tanjung Selamat dan Tanjung Anom, Kecamatan Sunggal, Deliserdang tak layak huni. Pasalnya, jalan di area perumahan berlumpur, lantaran tidak menggunakan paving block.

Memang selain perumahan yang bermasalah, ada beberapa perumahan bersubdisi yang sudah teralisasi dengan baik. Misalnya di kawasan Tanjunganom, Sei Mencirim dan Tanjung Selamat.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved