Sihar Sitorus Datangi Kementerian Lingkungan Hidup, Ini Tujuannya

Sihar Sitorus berniat untuk menemui Muhammad Yunus, Direktur Direktorat Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakum KLHK.

IST
Sihar Sitorus (tengah) saat mendatangi Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta Pusat. 

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA  - Sihar Sitorus, putra alm DR Sutan Raja DL Sitorus, didampingi kuasa hukum ahli waris keluarga DL Sitorus, Marihot Siahaan mendatangi Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta Pusat.

Sihar Sitorus berniat untuk menemui Muhammad Yunus, Direktur Direktorat Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakum KLHK.

Ia ingin bertanya langsung dan meminta data dan berkas Surat Penetapan Tersangka dan BAP alm DR Sutan Raja DL Sitorus.

Baca: Ciptakan Lingkungan Kerja Ramah Gender, Tambang Emas Martabe Bikin Pelatihan Karyawan

“Kami tak jumpa, karena Pak Yunus tak berada di tempat kata stafnya. Sehingga permintaan data dan berkas BAP serta penjelasan belum kami dapat dari Pak Direktur mengapa harus koordinasi dengan pihak tertentu untuk mendapatkan data dan berkastersebut, ” kata Sihar Sitorus dalam siaran pers yang diterima Tribun-medan.com, Jumat (15/9/2017).

Padahal,  kata Sihar, permintaan data dan berkas surat penetapan tersangka dan BAP alm DL Sitorus menjadi penting bagi keluarga. Yakni untuk mengetahui kebenaran dan kejelasan status tersangka kepada almarhum.

“Jika memang tersangka apa dasar dan alasannya ?Artinya, supaya semua menjadi jelas dan terang benderang. Ke depan tidak perlu pak Direktur harus melakukan koordinasi dengan pihak tertentu lagi yang tidak ada relevansi hukumnya,” tambah Sihar yang juga didampingi Ketua Umum LBH Rakyat Merah Putih, Ricky Sitorus.

Baca: Pengacara DL Sitorus Bilang Beliau Tidak Terima Perlakukan KLHK dan Terus Melawan Sebelum Meninggal

Marihot Siahaan, kuasa hukum ahli waris keluarga DL Sitorus, pada 8 September 2017 telah melayangkan surat kepada Muhammad Yunus. Isinya memohon diberikan Surat penetapan tersangka terhadap DL Sitorus berikut berkas BAP. 

Saat mengantar surat tersebut ke KemenLHK, Marihot juga tidak dapat bertemu dengan Pak Yunus, karenatakberadaditempat. Marihot diminta bersabar karena pihak KLHK akan melakukan koordinasi dengan pihak tertentu dulua pakah diperbolehkan diberikan dokument ersebut. 

“Dengan alasan direktur tak di tempat, lalu staf di bawah direktur, misalnya se level Kasubdit, tak berani bertemu dengan alasan takut salah. Sikap ini sangat tidak mendukung Nawa Cita Jokowi di bidang pelayanan publik, harus dilakukan revolusi mental,” kata Marihot.    

Ricky Sitorus, membenarkan bahwa mereka hanya ditemui staf ketika berkunjung ke KemenLHK.

Ia sangat menyayangkan sikap Para Pejabat pada DirektoratPenegakanHukum KLHK yang tidak mau bertemu dengan mereka.

“Sebagai penyelanggara pelayananpublik, abdi negara dan abdi masyarakat di direktorat penegakan hukum pidana KemenLHK belumberhasil dalam merespons dinamika keterbukaan informasi. Sehingga pelayanan publik cenderung menjadi tidak efisien dan tidakresponsif, “ kata Ricky.(*)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved