7 Orang Jadi Tersangka Penyerbu Gedung YLBI

Sementara delapan orang lainnya dibebaskan. Termasuk 22 orang yang ditangkap Polres Jakarta Pusat, juga telah dipulangkan.

7 Orang Jadi Tersangka Penyerbu Gedung YLBI
Tribun Medan/Array
Pengurus LBH Medan melakukan aksi bakar ban terkait penyerangan kantor YLBHI saat diskusi tragedi 1965-1966, Senin (18/9/2017) 

TRIBUN-MEDAN.com - Tujuh orang menjadi tersangka dalam kasus penyerbuan Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Tujuh orang tersebut diambil dari dari 15 orang yang diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya (PMJ).

Baca: Parkir Sembarangan? Hati-hati, Ban Kendaraan Anda akan Langsung Digembos

Baca: Disinggung PM Bangladesh soal Rohingya, Presiden AS Trump Ogah Bicara

Sementara delapan orang lainnya dibebaskan. Termasuk 22 orang yang ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat, juga telah dipulangkan.

"Tujuh orang dinyatakan sebagai tersangka melanggar Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono,  di Mapolda Metro Jaya,  Selasa (19/9/3027).

Baca: Terungkap! Pelaku Pembunuhan Bidan Cantik Akhirnya Ditangkap, Ini Motifnya

Para tersangka juga dianggap melawan petugas karena tidak mengindahkan begitu diperintahkan untuk membubarkan diri.

Meski demikian, Argo enggan menyebutkan identitas para tersangka tersebut. Termasuk keterlibatan tersangka dalam organisasi masyarakat (ormas) tertentu.

Baca: ASTAGA! Api Menyala Lagi, Petugas Damkar Kembali ke Jalan Thamrin

"Mereka antara lain bekerja sebagai karyawan, sopir, ada juga yang pengangguran. Tidak ada yang memiliki anggota ormas," katanya.

Pasal 216 KUHP berbunyi, barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau lebih pejabat yang tugasnya atau yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan leh sah serang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Sementara Pasal 218 KUHP berbunyi, barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan tiga kali lebih atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.(*)

Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Warta kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved