Anggota DPRD Pertanyakan Usulan Pemberhentian Sementara Dirut PDAM

Anggota Dewan Komisi II membahas usulan Dewan Pengawas PDAM Tirtauli yang pernah mengususulkan pemberhentian sementara Direktur Utama PDAM Tirtauli, B

Anggota DPRD Pertanyakan Usulan Pemberhentian Sementara Dirut PDAM
Tribun Medan/Dedy Kurniawan
Direktur Utama PDAM Tirtauli Badri Kalimantan diwawancarai terkait usulan pemberhentiannya usai rapat kerja bersama Komisi II DPRD Pematangsiantar 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.COM, SIANTAR - Anggota Dewan Komisi II membahas usulan Dewan Pengawas PDAM Tirtauli yang pernah mengususulkan pemberhentian sementara Direktur Utama PDAM Tirtauli, Badri Kalimantan dan Direktur Umum, Hotner Simanjuntak.

Pembahasan terkuak saat Rapat Kerja Komisi II dan DPRD Pematangsiantar.

Isu usulan pemberhentian dua petinggi PDAM ini dibahas kembali oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar dari Fraksi PDI Perjuangan, Arapen Ginting. Di mana sebelumnya dia mendapat informasi dari masyarakat, Selasa (19/9/2017).

Baca: Tak Bayar Tunggakan Air Rp 480 Juta, PDAM Akhirnya Putus Aliran Air Perusahaan Daerah

Dikatakan Arafen, Badri Kalimantan pernah diusulkan agar diberhentikan sementara dari jabatan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtauli, oleh Dewan Pengawas perusahaan daerah yang lama. Katanya, permintaan itu diajukan Dewan Pengawas (DP) tahun 2016 yang lalu dengan nomor : 019/DP-PDAM/I/2016 tentang Pemberhentian Sementara.

"Permintaan diajukan kepada Wali Kota Pematangsiantar, yang ketika itu dijabat, Pj Wali Kota Siantar, Jumsadi Damanik," katanya.

Baca: Dirut PDAM Berulangkali Tagih Langsung Tunggakan Air ke Dirut PD PHJ

Selain mengungkap hal tersebut untuk mendapat penjelasan dari Dirut PDAM Tirta Uli, pada rapat kerja Komisi II, juga dipertanyakan, tunggakan pembayaran iuran asuransi karyawan PDAM Tirtauli ke AJB Bumi Putra. Serta rencana memindahkan asuransi karyawan ke Taspen Life, yang disebut membuat resah karyawan.

Menajwab soal usulan pemberhentian Dewan Pengawas, Badri tidak jadi menjawab di dalam rapat.

Badri diminta forum rapat Komisi II untuk tidak menjawab pada rapat itu. Melainkan, pada rapat lainnya, yang lebih khusus lagi.

Sementara terkait tunggakan asuransi, Badri menjawab, kalau hingga saat ini, asuransi karyawan masih di AJB Bumi Putera 1912 dan belum dipindahkan.

Hanya saja, rencana untuk pemindahan asuransi tersiar, karena PDAM Tirtauli mendapat informasi pengelolaan asuransi Bumi Putera tidak bagus. Hak ini diutarakan pihak PDAM dalam rapat.

Diwawancarai terpisah, usai rapat kerja, Badri menjelaskan, kalau dirinya tidak mengakui usulan pemberhentian yang diajukan tahun lalu kepada wali kota. Ia berdalih tidak mengetahui usulan DP PDAM Tirtauli.

"Sampe sekarang saya tidak lihat usulan pemberhentian sementara itu," ujar Badri Kalimantan.(*)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved