Sidang Gugatan Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi, Gubernur Dinilai Tak Jawab Substansi Persoalan

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendegarkan tanggapan penggugat atas jawabaan yang disampaikan tergugat.

Sidang Gugatan Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi, Gubernur Dinilai Tak Jawab Substansi Persoalan
Int
PDAM Tirtanadi 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Persidangan gugatan kenaikan tarif PDAM Tirtanadi kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Medan, Rabu (27/9/2017).

Kali ini sidang dengan agenda mendengarkan jawaban dari tergugat yaitu Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi atas gugatan yang dilakukan Muchrid Nasution.

Baca: Pembantaian di Sipirok, Satu Korban Kini Dirawat di RS Putri Hijau, Dijaga Polisi

Baca: Mengejutkan, Ternyata Ini Sosok yang Ajak Syahrini Kerja Sama dengan First Travel

Kuasa Hukum Gubernur dari Biro Hukum, Tulus Parluhutan Naibaho meminta agar hakim PTUN membatalkan gugataan yang diajukan penggugat.

Sebab SK Gubernur No 188.44/732/KPTS/2016 tentang penyesuaian tarif PDAM Tirtanadi tidak melanggar aturan dan gugatan yang diajukan sudah melampaui waktu.

"Penggugat tidak mengalami kerugian dengan terbitnya SK penyesuaian tarif tersebut," kata Tulus.

Menanggapi hal tersebut, Padian Adi Siregar menyebutkan jawaban yang disampaikan bukan substansi dari persoalan yang digugat. Sebab mereka menilai SK yang mendasari gugatan diterbitkan tanpa melewati proses yang seharusnya.

"Jawaban tergugat yang menyatakan SK kenaikan tarif sah dinilai tidak berdasar secara hukum. Ombudsman, Komisi C DPRD Sumut dan Kemendagri telah merekomendasikan harus mengikuti prosedur yang diperintahkan di Undang-undang Pelayanan Publik dan Perda Nomor 10 tahun 2009 yaitu melakukan konsultasi dengan DPRD," jelasnya.

Halaman
1234
Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved