Baca Edisi Cetak Tribun Medan

Berdiri 2006, RSUD Sidikalang Sudah Terlihat Berlumut dan Tak Terurus

Rumah sakit yang memiliki sedikit ruangan ini membuat pengunjung pasien berdesakan. Lokasi yang tak beraturan sering membuat warga bingung.

Berdiri 2006, RSUD Sidikalang Sudah Terlihat Berlumut dan Tak Terurus
RSUD Sidikalang 

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang telah berdiri sejak tahun 2006. RSUD yang memiliki ciri atap rumah suku Pakpak terlihat tak terurus.

Pantuan Tribun/www.tribun-medan.com, cat dinding bangunan sudah terkelupas. Dinding rumah sakit juga sudah banyak yang berlumut.

Atap ruangan yang terbuat dari kayu ada beberapa yang lapuk. Fasilitas papan nama yang terbuat dari kayu juga sudah memudar. Keramik berwarna putih juga tampak ada yang pecah.

Rumah sakit yang memiliki sedikit ruangan ini membuat pengunjung pasien berdesakan. Lokasi yang tak beraturan sering membuat masyarakat bingung.

Direktur Utama RSUD Sidikalang, Hendry Manik mengakui fisik bangunan sudah tak layak lagi. Dirut yang menjabat sejak Januari 2017 ini mengatakan telah mengajukan anggaran untuk mengubah seluruh tata kelola ruangan. Namun, menurutnya dengan anggaran daerah yang minim masih sulit untuk direalisasi.

"Yang pastinya dari Pemda (pemerintah daerah) agak susah. Saya berencana tahun depan merubah master plan rumah sakit ini. Karena sudah berantakan. Kita ajukan ke pemda. Persoalannya dana di sini kan ratusan miliar," katanya, Rabu (27/9).

Hendry juga mengatakan rumah sakit ini dibangun dari dana yang bersumber dari kementerian. Sayangnya, pemerintah daerah tak melanjutkan pembangunan tersebut.

Direktur Umum RSUD Sidikalang, Hendry Manik, Rabu (27/9/2017).
Direktur Umum RSUD Sidikalang, Hendry Manik, Rabu (27/9/2017). (Tribun Medan/Tommy)

Rumah sakit yang masih bertaraf kelas C ini memiliki kekurangan dalam menangani pasien dengan dengan penyakit tertentu. Sehingga, pasien terus dirujuk ke luar daerah. Hal ini terjadi karena rumah sakit ini hanya memiliki 12 dokter spesialis.

"Kami punya rumah sakit kelas C. Jadi, beberapa penyakit yang tak bisa dilayani. Contoh patah tulang. Karena itu kerjaan ortopedi yang lakukan bukan dokter umum kelas C yang kita punya,"ujarnya.

Ketiadaan dokter spesialis tersebut katanya kurang efisien. Ia mencontohkan seperti penyakit seperti jantung hanya terjadi maksimal sepuluh dalam setahun.

"Kasus yang patah jantung misalnya sepuluh orang setahun. Jadi kan tak mungkin kita letakkan dokter spesialis di sini. Jadi lebih bagus rujuk saja. Ini kan gak balance. Dengan kerugian yg kita tanggung. Karena ada tunjangannya 20 juta perbulan," katanya.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Dairi, Markus Purba mengatakan pembangunan untuk rumah sakit sudah cukup banyak dianggarkan. Banyak penggunaan anggaran tak bermanfaat bagi publik. Ia juga mengaku tata kelola rumah sakit tak beraturan.

"Sebenarnya kepala daerah perlu mencari anggaran dari luar. Inilah tugas pimpinan. Kalau anggaran untuk rumah sakit sudah banyak," ujarnya.

Ia menilai perlu banyak perubahan di rumah sakit tersebut. Mulai dari fisik, pelayanan, dan manajemen. Apalagi, pelayanan sistem informasi masih belum diberlakukan.

"Untuk mengubah rumah sakit itu bagus, semua harus diubah. Memang sulit, mulai dari cara kerja dan berpikir karyawan, dokter, dan manajemennya, perlu diperbaiki. Ini kebanyakan proyek di sana. Ada alat kesehatan tapi gak bisa digunakan," pungkasnya. (tmy)

Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved