Korupsi Kapal Nelayan, Berkas Tiga Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Kejati Sumut sudah melimpahkan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla)

Korupsi Kapal Nelayan, Berkas Tiga Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
Tribun Medan / Azis
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara sudah melimpahkan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Sumut ke Pengadilan Tipikor Medan.

Adapun berkas perkara milik Matius Bangun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Andika Ansori Adil Nasution selaku Ketua Panitia Lelang dan Sri Mauliaty selaku direktur PT Prima Mandiri Satria Perkasa atau rekanan dalam kasus dugaaan korupsi pengadaan 6 unit kapal nelayan.

"Karena surat dakwaannya telah rampung. Maka 25 September 2017 lalu sudah kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan untuk diadili," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas (Kasipenkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, Minggu (8/10/2017).

Baca: ASTAGA! Gara-gara Terpeleset, Polisi Ini Dilindas Truk, Begini Kondisinya Sekarang

Setelah ini, maka JPU telah siap untuk mengadili ketiga tersangka di pengadilan dan membuktikan surat dakwaan pada persidangan nanti dengan menghadiri saksi terkait perkara ini.

"Setelah ini, kita sedang menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal sidang. Bila sudah diketahui, maka sidang bisa digelar," ungkapnya.

Baca: Ketua Pengadilan Tinggi Kena OTT, Feri Ansari: Dunia Peradilan Masih Bobrok

Berdasarkan informasi diperoleh, kasus dugaan korupsi pengadaan enam unit kapal ukuran 30 GT untuk nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dananya bersumber dari DAK dan APBD Sumut Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 12 miliar ini disebut merugikan negara sebesar Rp 1.329.825.206.

Kasus dugaan korupsi ini terjadi dengan cara memanipulasi data dan keterlambatan pembuatan kapal sehingga tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Baca: Banyak Jalan Rusak, Warga Juluki Medan Kota Sejuta Lobang

Seperti halnya jabatan tenaga ahli untuk konsultan perencanaan dan tenaga ahli untuk konsultan pengawasan posisinya diduduki orang yang sama.

Selain itu, pemenang lelang dalam hal ini PT PT Prima Mandiri Satria Perkasa selaku penyedia barang tidak melaksanakan pekerjaan utama. Namun justru diberikan kepada UD Usaha Bersama untuk melakukan pekerjaan utama dan kepada UD Sugi Laut untuk pengerjaan alat tangkap.

Sehingga pembuatan kapal menjadi terlambat untuk diselesaikan. Namun penyedia barang tidak dikenakan pemutusan kontrak atau denda.(*)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved