Temu Ramah Alumni Unissula Gagas Pembuatan Buku Ilmiah

Pembuatan buku ilmiah tentang hukum responsif untuk menangkal perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Temu Ramah Alumni Unissula Gagas Pembuatan Buku Ilmiah
Tribun Medan
Peserta Temu Ramah dan Diskusi Ilmiah Alumni Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) cabang Sumut, foto bersama saat menggelar pertemuan di Grand Kanaya Hotel, Medan, Sabtu (14/10) malam. 

TRIBUN-MEDAN.com - Temu ramah ikatan alumni Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) cabang Sumatera Utara (Sumut), menggagas pembuatan buku ilmiah tentang hukum responsif untuk menangkal perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berlangsung di Grand Kanaya Hotel, Jalan Darussalam, Sabtu (14/10) malam, panitia kegiatan Dr Darwinsyah mengatakan, pertemuan itu sekaligus untuk menjalin silaturahmi sesama alumni, dan ingin mengubah konsep pemikiran agar hukum tersosialisasi merata ke masyarakat.

"Tujuan utama untuk mempererat ikatan alumni. Kami tidak memandang siapa dia dan apa pekerjaannya, karena yang diharapkan dari pertemuan ini bisa membuat karya ilmiah," ujarnya.

Baca: Selain Wadah Silaturahmi, Ini Fungsi Ikatan Alumni Unsrat Regional Dibentuk

Baca: REUNI AKBAR: Kenang Masa Lalu, Alumni Lintas Angkatan 1960-2000 SD-SMP Kemala Bhayangkari I Medan

Hadir pada kesempatan tersebut Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Jawade Hafidz, yang sekaligus jadi pembicara pada diskusi ilmiah bertema Eksistensi Hukum Responsif Menangkal Perilaku KKN.

Ia menjelaskan untuk mencegah atau menangkal KKN, individu, kelompok atau organisasi harus bisa membuktikan diri ketika sedang menghadapi suatu persoalan.

"Penegak hukum juga, jangan melihat persoalan hukum seperti pisau yang mengiris ke bawah tetapi tumpul ke atas," ujarnya.

Baca: Todung Harap USU Bebas dari KKN

Baca: JMM Tuding Pengangkatan Rajali Praktik KKN

Sementara itu, praktisi hukum Adi Mansar menyebutkan, dalam menangkal KKN diperlukan kerja sama melalui pendekatan hukum responsif (menanggapi).

Di Indonesia sendiri, hal itu bisa dilakukan dengan lembaga penegak hukum, pemerintah, legislatif, wartawan, ulama atau kelompok agama, lembaga pendidikan dan lainnya.

"Gerakan kerja sama internasional juga bisa dengan melibatkan PBB, perjanjian bilateral antarnegara, pertukaran informasi dan ekstradisi, pengembalian aset hingga pertukaran tersangka atau terdakwa," katanya.(*)

Editor: Irfan Azmi Silalahi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved