DL Sitorus Meninggal Dunia, Jaksa Agung Sebut Eksekusi Sudah Selesai

Pihak keluarga sempat mempertanyakan eksekusi apa lagi yang harus dilakukan. Padahal DL Sitorus sudah menjalani semua hukuman.

(Kompas.com/Robertus Belarminus)
Jaksa Agung HM Prasetyo saat diwawancarai di kantor Kejaksaan Agung, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selasa (8/8/2017) 

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Pengusaha DL Sitorus meninggal dunia 3 Agustus 2017. Sejak ia meninggal, rumor eksekusi lanjutan atas kasus Pidana yang diputuskan MA No2642/K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2006 akan dilakukan.

Pihak keluarga sempat mempertanyakan eksekusi apa lagi yang harus dilakukan. Padahal DL Sitorus sudah menjalani semua hukuman.

Kemarin, Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluarkan pernyataan berbeda. Ia menyatakan bahwa Tugas Kejaksaan mengeksekusi lahan perkebunan milik DL Sitorus seluas 47 ribu hektare sebagaimana bunyi amar putusan Pidana MA No2642/K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2006 sudah selesai.

"Kita sudah eksekusi sejak tahun 2009, saya ingat betul kami eksekusi tanggal 26 Agustus 2009, dan sejak itu Tugas Jaksa dalam eksekusi masalah itu sudah selesai, " kata Jaksa Agung HM Prasetyo, Jumat (27/10/2017).

Baca: DL Sitorus Udah Wafat Jaksa Agung Baru Bilang Potensi Korupsi Kasus Penyerobotan Lahan

Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih (LBH RMP) DR Ricky Sitorus, menyambut baik pernyataan

"Kami menyambut baik pernyataan sikap Jaksa Agungt ersebut. Sehingga ke depan, tak ada lagi pernyataan-pernyataan yang meresahkan masyarakat dengan ditakut-takuti oleh istilah eksekusi susulan, eksekusi fisik atau eksekusi apapun namanya," ungkap Ricky, Senin (30/10/2017).

Ia berharap kasus yang menimpa almarhum DL Sitorus ini tidak terulang lagi kepada putra batak lainnya di Padanglawas.

Eksekusi Putusan Pidana MA No.2642 amarnya berbunyi menghukum DL Sitorus 8 tahun penjara, Denda Rp 5 Miliar, dan Kebun seluas 47 ribu hektare dirampas untuk Negara. Padahal kerugian negara tidak terbukti alias nol.

Baca: Sopir Sudah Siapkan Mercy untuk Jemput DL Sitorus, Saat Dibuka Ini Isi di Dalam Mobilnya

Pascaeksekusi 26 Agustus 2009 itu, ada oknum instansi pemerintah memancing kegaduhan dengan menyatakan bahwa akan ada eksekusi susulan berupa eksekusi fisik atau eksekusi manajemen.

Ternyata pihak kejaksaan melihat eksekusi yang dilakukan pada 26 Agustus 2009 tersebut adalah eksekusi pura-pura atau bahkan eksekusi yang keliru.

Sehingga mau dilakukan eksekusi susulan. Tentu saja sikap Kejaksaan ini bertentangan dengan hukum di mana eksekusi itu prinsipnya sekali dan final.

"Sikap kejaksaan yang tidak konsisten ini telah membangkitkan amarah masyarakat pemilik lahan yang tergabung dalamKoperasi Perkebunan KelapaSawit Bukit Harapan (KPKS-BH) seluas 23 ribu hektare dan Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Batu (Parsub) seluas 24 ribu hektare," kata Ricky.

Melalui Kuasa Hukum dari LBH RMP, menggugat perdata ke PN Padangsidempuan, Kementerian LHK, Kejaksaan Agung dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut.

PN Padangsidempuan mengabulkan gugatan masyarakat sebagaimana termuat dalam putusan yang menyatakan bahwa Putusan Pidana MA No 2642 terkait merampas kebun sawit seluas 47 ribu hektare adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Pertimbangan majelis, karena masyarakat terbukti secara sah sebagai pemilik tanah tersebut yang diduduki secara turun temurun 7 generasi, dan memilik 12.000 sertifikat Hak Milik dari BPN.

"Jadi tanah 47 ribu hektare itu milik masyarakat bukan milik DL Sitorus," kata Marihot Siahaan selaku Tim Hukum LBH RMP dan juga kuasa hukum keluarga DL Sitorus.

Pengadilan juga menyatakan bahwa GB Nomor 50 Tanggal 25 Juni 1924 yang dipakai sebagai dasar hukum pihakKemenLHK menyatakan register 40 Padang Lawas Kawasan Hutan Negara Tetap dinyatakan tidak sah.

Karena tidak pernah ada aslinya dan sudah direkayasa serta tidak terdaftar dalam Staasblad Hindia Belanda.

"Implikasibatalnya GB Nomor 50 sebagai dasar hukum penetapan register 40 Padang Lawas Kawasan Hutan, maka klaim sepihak KemenLHK Register 40 Padang Lawas adalah Kawasan Hutanbatal demi hukum, " tambah Marihot.(*)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved