Buntut Air tak Mengalir, Masyarakat Gugat PDAM

Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Medan mengajukan gugatan class action terhadap PDAM Tirtanadi dan

Tribun Medan/Mustaqim
Sejumlah pengacara dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Medan menunjukkan berkas gugatan class action terhadap PDAM Tirtanadi dan Gubernur Sumut di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (2/11/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Medan mengajukan gugatan class action terhadap PDAM Tirtanadi dan Gubernur Sumut ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (2/11/2017).

Hal itu ditandai dengan dilakukannya pendaftaran gugatan yang dilakukan sejumlah pengacara sebagai kuasa hukum masyarakat ke PN Medan.

Salah seorang pengacara, Ibrahim Nainggolan mengatakan gugatan ini berawal setelah PBH PERADI Medan membuka posko pengaduan terkait pelayanan PDAM Tirtanadi yang beberapa hari lalu tak mampu mengaliri air kepada konsumen di sejumlah rumah warga di Medan.

"Ini rangkaian setelah kami membuka posko. Ada beberapa orang datang membuat pengaduan menyampaikan keluh kesahnya terkait pelayanan PDAM Tirtanadi, setelah ditabulasi dan diseleksi ada tiga orang sebagai perwakilan masyarakat yang merupakan pelanggan aktif PDAM Tirtanadi," kata Ibrahim.

Adapun yang menjadi tuntutan dalam gugatan class action ini yaitu PDAM Tirtanadi mengganti rugi atas tak mengalirnya air ke rumah konsumen selama beberapa hari.

"Berdasarkan perhitungan kami PDAM dan Pemerintah Sumut harus mengganti uang ganti rugi sebesar Rp 1,5 milar lebih kepada 218.160 konsumen yang harus membeli 3 galon air ketika pasokan air tak sampai ke rumah warga," sebut Ibrahim.

Selain itu, gugatan yang dilakukan ini merupakan jawaban atas kinerja PDAM Tirtanadi selama ini dalam melayani masyarakat.

"Tak hanya pas air mati kemarin saja, gugatan ini dilakukan juga atas ketidakmampuan PDAM Tirtanadi memberikan pelayanan optimal kepada konsumen yaitu, air yang sering macet, kotor bahkan adanya kebijakan kenaikan tarif air tanpa melibatkan masyarakat," jelasnya.

Untuk itu, ia berharap agar pengadilan memberikan keputusan yang adil demi menjawab keresahan masyarakat selama ini.

"Kami lakukan ini demi menghindari langkah lain yang dilakukan masyarakat," sebutnya.

(cr8/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved