Breaking News:

Anggota DPRD Marah Tarif Sertifikat Mengemudi Mahal! Bilang Masyarakat Dibodohi

Sertifikat MSDC perlu ditinjau ulang dan evaluasi. Investigasi juga soal pungutan liar di sana

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Pemohon SIM mengikuti tes mengemudi untuk mengurus sertifikat di MSDC, Jalan Bilal, Medan, Rabu (8/11/2017). Biaya pembuatan SIM membengkak hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk mendapatkan sertifikat. 

TRIBUN-MEDAN.com - Layanan Medan Safety Driving Centre (MSDC) yang beralamat di Jalan Bilal, Medan disoal.

Medan Safety Driving Centre adalah sebuah lembaga pendidikan keselamatan berlalu lintas, yang dalam praktiknya mengeluarkan sertifikat sebagai syarat pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Tahun lalu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A dengan jajaran Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polresta Medan, terungkap adanya dugaan monopoli yang dilakukan MSDC.

Baca: Urus SIM Repot dan Mahal, Pemohon: Punya Sertifikat Sakti MSDC Dulu Baru Gampang

Baca: DPRD Medan Rekomendasikan MSDC Ditutup

Ketua Komisi A DPRD Medan Roby Barus (saat itu) dalam rapat menyarankan, keberadaan lembaga tersebut patut ditinjau ulang.

Apalagi ia melihat tarif yang ditetapkan untuk pengurusan sertifikat mengemudi di MSDC cukup besar, yakni mencapai Rp 400 ribu hingga Rp 450 ribu.

"Seakan-akan itu dimonopoli mereka (MSDC). Karena mereka cuma satu di Sumatera Utara (Sumut)," kata Roby, Selasa (30/8/2016).

Roby mengungkapkan, rapat yang tak dihadiri pihak MSDC disayangkan, sebab klarifikasi tidak bisa dilakukan agar masyarakat secara gamblang dapat mengetahui perlunya lembaga tersebut.

Baca: Gelisah tak Kerja, Warga Cuti Berhari-hari untuk Mengurus SIM

Baca: SULIT, Sudah 2 Hari Aku Cuti untuk Ngurus SIM, Besok Minta Libur, Belum Beres Juga

"Kami pikir perlu dievaluasi MSDC ini, sebab dari laporan masyarakat banyak melakukan pelanggaran. Bagaimana pun, MSDC berpikirnya bisnis. Tentu prinsip bisnis modal sekecil-kecilnya dengan untung sebesar-besarnya. Jadi perlu koreksilah soal harga ini. Bila perlu kami nanti sidak," ujarnya.

Ia menyarankan Sat Lantas Polresta Medan dapat memanfaatkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemko Medan, yang menjadi milik pemerintah ketimbang menggunakan jasa dari swasta.

Anggota Komisi A lain, Andi Lumbangaol menganggap pengurusan sertifikat mengemudi yang dikeluarkan MSDC sebagai syarat pengajuan SIM seakan membodohi masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved