Berkas Dugaan Korupsi Alat Kesehatan Taput Rp 1,2 Miliar Sudah Lima Kali Mondar-mandir

Adalah berkas milik tersangka Hotman Sihombing, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sudah dinyatakan lengkap.

Berkas Dugaan Korupsi Alat Kesehatan Taput Rp 1,2 Miliar Sudah Lima Kali Mondar-mandir
net
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Azis Husein Hasibuan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Berkas kasus dugaan korupsi pengadaan Alat kesehatan (Alkes) dan KB di Rumah Sakit Umum Swadana, Tarutung, Tapanuli Utara, tahun 2012, lima kali bolak-balik dari jaksa peneliti Kejati Sumut ke penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda.

Dari empat berkas milik tersangka yang dikirim, hanya satu berkas yang dinyatakan lengkap oleh jaksa.

Adalah berkas milik tersangka Hotman Sihombing, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sudah dinyatakan lengkap.

Sementara untuk berkas tiga tersangka lain, Saut Hutasoit, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rudi MH Siregar, Ketua Panitia dan Wilson JPS Ritonga, Sekretaris Panitia, masih tak kunjung lengkap (P-19).

Baca: 3 Terdakwa Korupsi Alkes Dinkes Binjai Divonis Tinggi, yang Perempuan Dihukum 6 Tahun

Hal ini dibenarkan Kasubdit III/Tipikor Ditresktimsus Polda Sumut, AKBP Putu Yudha Putra saat dikonfirmasi, Kamis (9/11/2017).

"Benar, masing-masing berkas perkara terjadi lima kali P-19. Penyidik terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk melengkapi berkas perkara. Berkas perkara untuk salah satu tersangka dinyatakan P-21 pada tanggal 10 Oktober 2017 lalu, sementara untuk berkas perkara tersangka lainnya masih dalam penelitian jaksa penuntut umum (JPU)" ucap Putu.

Ditanya soal jumlah kerugian negara dalam kasus itu, Putu menyebutkan, berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, kerugian negaranya sebesar Rp1.257.709.650.

Baca: Terbukti Korupsi Alat Kesehatan, Marisi Matondang Divonis 3 Tahun Penjara

"Kasus ini dilaporkan tahun 2015 lalu, dan setelah serangkaian pemeriksaan ditemukan dugaan korupsi negara. Saksi-saksi yang dimintai keterangan, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Adminitrasi Negara dan BPKP," tuturnya.

Dia menjelaskan, dalam kasus itu ditemukan perbuatan melawan hukum, antara lain tidak menyusun harga penghitungan sementara (HPS) sesuai ketentuan/tidak melalukan survei harga, dibuat berdasarkan brosur sehingga terjadi kemahalan harga, seharusnya peserta lelang tidak ada yang dimenangkan (lelang batal).(*)

Penulis: Azis Husein Hasibuan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved