Breaking News:

Pansus DPRD Medan Sahkan Perda Penanggulangan Bencana, Ini Isi Perdanya

Menurut Hendra, Ranperda dijadwalkan disahkan menjadi Perda pada Senin (20/11/2017) mendatang.

Tribun Medan / Hendrik
Anggota Komisi D DPRD Medan Hendra DS 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Panitia Khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Bencana, telah rampung melakukan pembahasan di ruang banggar DPRD Medan, Selasa (14/11/2017).

Rapat finalisasi yang dipimpin Ketua Pansus, Hendra DS dihadiri Kepala badan bencana Kota Medan Arjuna Sembiring dan Doli mewakili bagian hukum Kota Medan.

Menurut Hendra, Ranperda dijadwalkan disahkan menjadi Perda pada Senin (20/11/2017) mendatang.

Baca: BIKIN HEBOH! Warga Temukan Potongan Tubuh Manusia di Pinggir Sungai Tembung

Sebagaimana diketahui, Ranperda tersebut sebanyak XIV BAB dan 63 Pasal.

Pada pasal 62 dalam ketentuan Pidana disebutkan, setiap orang yang mengumpulkan uang atau barang alasan, untuk bencana tanpa izin maka diancam pidana 6 bulan atau denda Rp 50 juta.

Sedangkan pada BAB IV tentang hak dan kewajiban masyarakat. Pada pasal 7 ayat 3 disebutkan setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian, karena terkena bencana akibat kegagalan kontruksi.

"Maka, ganti rugi dibebankan kepada pemilik konstruksi atau pemerintah," katanya.

Baca: Inilah 26 Ranperda yang Batal Disahkan DPRD dan Masuk Propemperda

Sama halnya saat tanggap darurat pada pasal 42 yakni penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Pada pasal 29 juga ditegaskan penyelenggara penanggulangan bencana, dalam situasi potensi bencana meliputi kesiap-siagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana,"ungkapnya.

Perda ini juga memuat dan merinci jenis bencana pada BAB VII pasal 17 terdiri bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, badai, tanah longsor dan abrasi.

Sedangkan bencana non alam yakni gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, HIV/AIDS, Korban narkoba kecelakaan laut dan kebakaran.

Sementara bencana sosial merupakan konflik sosial antar kelompok komunitas masyarakat.

Usai rapat Ketua Pansus Ranperda Penanggulangan Bencana Hendra DS mengatakan, kiranya Perda dapat bermanfaat kepada semua pihak. Menurutnya, Perda sudah mengakomodir dan berpihak kepada masyarakat.(*)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved