VIDEO

Tidak Laporkan Harta Tersembunyi pada Ditjen Pajak? Sanksinya Berat Lo

Dwi Akhmad Suryadidjaya mengatakan PMK 165 adalah pengungkapan aset secara sukarela, dengan laporannya menggunakan SPT PPh Final.

Laporan Wartawan Tribun Medan, M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Melalui revisi peraturan keuangan nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan program pengampunan pajak telah terbit dengan ditetapkannya PMK nomor 165/PMK.03/2017.

Kepala Bidang P2 Humas Ditjen Pajak, Dwi Akhmad Suryadidjaya mengatakan PMK 165 adalah pengungkapan aset secara sukarela, dengan laporannya menggunakan SPT PPh Final.

"PMK ini diatur apabila wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty, ditemukan atau kami DJP menemukan data. Maka akan dikenakan sanksi dari tarif yang final di tambah sanksi sebesar 200 persen. Sebagaimana yang diamahkan dari Undang-undang TA tahun 2016,“ kata Dwi di Direktorat Jendral Pajak Medan, Senin (27/11/2017).

Dwi Akhmad mengatakan bagi masyarakat wajib pajak sebelum ditemukannya data, atau DJP sudah menemukan data tapi sudah mengungkapkan secara sukarela, maka DJP tidak akan memberlakukan sanksi 200 persen tersebut.

"Sanksi 200 persen itu kita kenakan dari UU Tax Amnesty nomor 11 tahun 2016, pasal 15 ayat 2," ujar Dwi.

Baca: Ayo Segera Laporkan Harta Tersembunyi Anda Sebelum Ditemukan Petugas Pajak

Prosedur PAS-Final dapat dilaksanakan dengan menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh Final, dilampiri dengan surat setoran pajak dengan kode pajal 411128 dan kode jenis setoran 422 ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Ditjen pajak menghimpun ratusan jenis data dari 67 intansi pemerintah maupun swasta, sesuai dengan UU wajib pajak.

Adapun data yang dimiliki Ditjen pajak diantaranya, izin usaha, izin penangkapan ikan, pertambangan, perkebunan, kehutanan, IMB, registrasi obat-obatan, kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, hotel dan restoran.

Baca: Anda Punya Harta Tersembunyi? Begini Cara Melapornya pada Petugas Pajak Sebelum Kena Sanksi

Lebih lanjut, Dwi menjelaskan formula PMk bagi wajib orang pribadi umum, dikenakannya tarif final 30 persen. Sementara untuk badan umum sebesar 25 persen dan oramg pribadi atau tertentu, dikenakan tarif pajak sebesar 12,5 persen.

"Jadi bagi yang sudah mengikuti Tax Amnesty, dia tidak akan dikenakan sanksi. Begitu juga bagi yang tidak mengikuti Tax Amnesty, apabila dia mengungkap ketidakbenaran maka dia juga tidak akan terkena sanksi," jelas Dwi.(*)

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved