Oknum Tentara Sering Lakukan Pelanggaran HAM, KontraS Berharap Panglima TNI Baru Revisi Hal Ini

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara berharap Panglima TNI yang baru bisa merevisi UU No 31 tahun 1997

Oknum Tentara Sering Lakukan Pelanggaran HAM, KontraS Berharap Panglima TNI Baru Revisi Hal Ini
Internet
Kontras 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Array A Argus

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Marsekal Hadi Tjahjanto, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) yang ditunjuk Presiden RI Jokowidodo sebagai Panglima TNI yang baru.

Ia menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara berharap Panglima TNI yang baru bisa merevisi UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasalnya masih banyak oknum TNI yang terlibat indikasi pelanggaran HAM.

Dari catatan KontraS Sumut, sepanjang tahun 2017, angka kekerasan yang melibatkan TNI sebanyak 20 kasus.

Memang, angka ini tidak setinggi dengan institusi Polri yang terlibat 39 kasus kekerasan.

Baca: Oknum TNI dan Polri Jadi Pelaku Kekerasan Terbanyak di Sumut

"Namun UU peradilan militer tersebut kami nilai kerap dijadikan dalih mangkirnya aparat TNI dalam sejumlah tindak pidana maupun pelanggaran HAM. Harapan kami, Panglima TNI yang baru ini bisa mengubah wajah TNI menjadi lebih humanis dan merakyat," kata Kordinator KontraS Sumut, Amin Multazam, Sabtu (9/12/2017).

Amin mengatakan, aparat TNI yang bertugas di Sumatera Utara kerap terlibat dalam berbagai konflik agraria.

Halaman
12
Penulis: ArgusA
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved