PTUN Medan Tolak Gugatan Kenaikan Tarif air PDAM Tirtanadi, Penggugat Ajukan Banding

Setelah mendengarkan putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, Padian Adi Siregar menyatakan banding.

PTUN Medan Tolak Gugatan Kenaikan Tarif air PDAM Tirtanadi, Penggugat Ajukan Banding
TRIBUN MEDAN/Mustaqim
Ketua Majelis Hakim , Irhamto yang menyidangkan gugatan terhadap SK Gubernur tentang kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi tengah membacakan putusan di ruang utama PTUN Medan, Senin (18/12/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Medan menolak gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut Nomor 732 terkait kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi dalam sidang putusan di PTUN Medan, Senin (18/12/2017).

Ketua Majelis Hakim, Irhamto menyebutkan gugatan yang diajukan. anggota DPRD Sumut, Muchrid Nasution dinilai tidak memiliki legal standing. Selain itu, penggugat juga dinilai tidak berdampak langsung terhadap kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi tersebut.

"Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 350 ribu. Demikian putusan dalam rapat dan musyawarah hakim dalam perkara ini. Namun dalam eksepsi menerima gugatan dalam kepentingan masyarakat," kata Irhmanto di ruang utama PTUN Medan.

Setelah mendengarkan putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, Padian Adi Siregar menyatakan banding.

"Kita banding. Mendorong penggugat untuk terus melakukan upaya hukum demi kepentingan orang banyak. Terjemahan dari legal standing, kemudian majelis hakim tidak melihat kerugian langsung penggugat. Padahal secara langsung kerugian itu pastinya ada," sebut Padian seusai persidangan.

Selain itu walau gugatan mereka ditolak, Padian yang mewakili penggugat merasa tidak kalah. Menurutnya, Gubernur Sumut selaku tergugat yang disebut sebagai pihak yang kalah, didasari atas adanya fakta yang salah dalam penerbitan SK tersebut.

Baca: BPK Periksa Kinerja Pengelolaan Administrasi Kependudukan 6 Pemkab, Hasilnya Gak Disangka

Baca: Wow, PSMS Medan Datangkan Pelatih yang Pernah Latih Klub di China, Jadi Pendamping Djanur

Baca: Kasus Uang Palsu Terbongkar, Mahasiswa Pancabudi Ditangkap Polisi

Untuk diketahui, gugatan ini berawal ketika anggota DPRD Sumatera Utara, Muchrid Nasution mempersoalkan kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi oleh Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi. Kemudian gugatan itu didaftarkan ke PTUN Medan melalui Tim Advokasi Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi yang diinisiasi Lembaga Adokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut.

Dalam gugatan itu tergugat disebut melakukan pelanggaran Undang-undang Administrasi Pemerintahan maupun Perda No 10 tahun 2009. Gubernur Sumut dianggap tidak berhati-hati dalam menandatangani SK Gubernur Sumut No. 188.44/732/KPTS/2016 yang menjadi dasar kenaikan tarif PDAM Tirtanadi.

Sehingga penggugat merasa turut dirugikan karena sebagai anggota DPRD Sumut dianggap telah ikut menyetujui kenaikan tarif. Padahal, PDAM Tirtanadi ataupun Gubernur Sumut sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan komisi C DPRD Sumut untuk membahas kenaikan tarif tersebut.(cr8/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved