Pilkada 2018

Petinggi Polri dan TNI termasuk Pangkostrad Maju di Pilkada 2018, Indonesia Kembali ke Orde Baru?

Pada 2015 tercatat ada sembilan daerah dengan calon kepala daerah dengan latar belakang TNI dan Polri.

Petinggi Polri dan TNI termasuk Pangkostrad Maju di Pilkada 2018, Indonesia Kembali ke Orde Baru?
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Edy Rahmayadi. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Beberapa jenderal Polri dan perwira TNI akan ikut bertarung di Pilkada 2018 setelah sebelumnya Agus Yudhoyono mengundurkan diri dari TNI agar dapat bersaing di Pilkada Jakarta.

Apakah pencalonan anggota Polri dan TNI ini mengindikasikan sebuah tren kembalinya institusi ini di ranah politik praktis?

Pangkostrad TNI Letjen Edy Rahmayadi akan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sumatera Utara 2018 mendatang.

Dia adalah salah satu dari sejumlah perwira TNI dan jenderal polisi yang akan mengikuti Pilkada tahun depan.

"Mau membangun Sumatera Utara. Sumatera Utara itu daalah provinsi besar. Pada saat saya SMA, itu nomor tiga di Indonesia: nomor satu Jakarta, dua Surabaya, tiga Sumatera Utara. Saat ini Sumatera Utara itu nomor 24 dari 34 provinsi", alasan Edy mengenai keputusannya untuk masuk politik praktis.

Selain Edy, ada beberapa anggota TNI dan Polri lain yang masih aktif yang akan bersaing di Pilkada tahun depan.
Diantaranya Irjen Murad Ismail yang akan maju di Maluku, Irjen Safaruddin di Kalimantan Timur, dan Brigjen Siswandi di Cirebon.

Ada juga Mayor Infantri David Suardi di Bengkulu dan AKBP Ilyas di Kota Bau-Bau. 

Di Taput, dikabarkan AKBP Jonius Taripar Hutabarat akan maju.

Pakar demokrasi Titi Anggraini menyatakan pencalonan petinggi Polri dan TNI tersebut bertentangan dengan netralitas yang harus dipegang kedua institusi ini.

"Regulasi kita, baik UU Pilkada, dan UU Pemilu, mengatur tentang netralitas dan profesionalisme TNI Polri di dalam Pilkada dan Pemilu. Namun sayangnya persoalan netralitas yang sangat penting ini dipersempit seolah-olah TNI Polri itu netral kalau dia ingin maju sebagai calon kepala daerah atau calon kepala legislatif atau calon presiden cukup dengan mundur ketika pada saat mendaftar", papar Titi.

Halaman
123
Editor: Tariden Turnip
Sumber: bbc
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved