Breaking News:

KARS Tetapkan 3 Syarat Baru untuk Akreditasi Rumah Sakit di Tahun 2018

"Di 2018 kita agak ngebut mengejar akreditasi karena 2019 program JKN-KIS ditargetkan sudah UHC"

ilustrasi/TRIBUNNEWS
Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Muhammad Nasrul

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pada tahun 2018 ini, Komisi Akredirasi Rumah Sakit (KARS) menetapkan tiga syarat baru dalam pemenuhan akreditasi Rumah Sakit.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Sumut, dr Azwan Hakmi Lubis SpA MKes, Jumat (5/1/2018) via seluler. Ia menyebutkan, dari 200an lebih rumah sakit di Sumatera Utara (Sumut), masih 70 RS pemerintah dan swasta yang sudah terakreditasi.

"Tiga syarat baru itu di antaranya tiap-tiap RS harus memiliki layanan Geriatri untuk pasien lanjut usia (lansia), Pola Penggunaan Rasional Antibiotik (PPRA) dan terakhir RS terintegrasi pendidikan dan pelayanan, ini khususnya RS pemerintah," ujar Azwan.

Ia mengatakan, layanan Geriatri dimaksudkan agar pasien lansia tidak perlu mengantre berlama-lama saat berada di RS. Untuk PPRA diharuskan karena saat ini sudah banyak pasien yang resistan antibiotik dan penggunaan antibiotik sembarangan, melalui layanan ini, pasien dapat diberikan pemahaman terkait hal tersebut.

"Kalau integrasi pendidikan dan pelayanan kita genjot RS di daerah untuk lebih baik lagi sebagai sarana pendidikan calon dokter," pungkasnya.

Ia melanjutkan, tiga syarat tersebut juga berlaku untuk RS yang sebelumnya telah mendapatkan akreditasi. Sambungnya, RS wajib memenuhi syarat tersebut saat tiga tahun setelah mengikuti akreditasi lanjutan. Menurutnya, penambahan ketiga syarat ini sebagai langkah agar RS lebih baik dalam hal pelayanan dan kualitas mutu layanan.

Ia mengimbau, RS yang belum terakreditasi ini diharapkan harus sudah mendapatkan sertifikat smpai akhir 2018. Hal itu diwajibkan sebagai syarat menjadi mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan mencapai cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) pada 2019. Jika tidak terakreditasi, sanksinya tidak bisa melayani pasien program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Di 2018 kita agak ngebut mengejar akreditasi karena 2019 program JKN-KIS ditargetkan sudah UHC. Seluruh rakyat sudah harus tercover dan RS yang bekerja sama wajib terakreditasi mulai dari tingkat dasar hingga bintang lima," tegasnya.

Ia mengaku, Persi terus gencar memberikan pemahaman serta pelatihan pada RS agar segera terakreditasi. Namun, berbagai kendala memang tidak bisa dihindari.

Hingga saat ini, kendala terbesar adalah komitmen dan keyakinan pemilik untuk mencapai akreditasi RSnya.  Pemilik, baik swasta maupun pemerintah harus lebih konsisten memperbaiki RS dari segala sisi demi mencapai akreditasi. Mulai dari akreditasi perdana, dasar, madya, utama hingga paripurna.

"Dibutuhkan kerja keras RS, Kami, dari Persi Februari nanti menggelar pertemuan nasional untuk RS di Sumatera Utara. Melalui kegiatan ini kita harapkan banyak pemilik segera menggenjot RSnya, agar segera terakreditasi sebelum akhir 2018," pungkasnya. (cr4) 

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved