Bacakan Duplik, Jaksa Tolak Praperadilan Terdakwa Korupsi di Taput

Dalam persidangan ketiga tersebut, jaksa membacakan duplik terkait Penetapan Supratman Sitompul sebagai tersangka.

Bacakan Duplik, Jaksa Tolak Praperadilan Terdakwa Korupsi di Taput
Tribun Medan/Arjuna
Hakim Tunggal Sayed memimpin persidangan pembacaan duplik oleh jaksa di PN Tarutung terkait tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan stone crusher di Perusda Industri dan Pertambangan Taput. 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara
 
TRIBUN-MEDAN.Com, TARUTUNG - Sidang Lanjutan Gugatan Praperadilan oleh kuasa hukum Dirut Perusda Industri dan Pertambangan Supratman Sitompul soal kasus dugaan korupsi pengadaan stone crusher di PN Tarutung, berlangsung Rabu (17/1/2018) petang.

Dalam persidangan ketiga tersebut, jaksa membacakan duplik terkait Penetapan Supratman Sitompul sebagai tersangka.

Sidang dipimpin Hakim Tunggal Sayed.

Sedangkan tersangka diwakili oleh tim kuasa hukumnya Rambi Sitompul.

Jaksa penyidik Gindo Bhastian Purba membacakan dupliknya.

Baca: Mantan Wadir RSUD Pringadi Medan Dituntut 18 Bulan Penjara, Ini Kasusnnya

Disebutnya, jaksa menerima jawaban pemohon atas praperadilan yang dikakukan termohon.

Namun, menolak praperadilan dari termohon seluruhnya dan tetap menyatakan penahanan terhadap tersangka.

"Menolak praperadilan yang dilakukan oleh termohon serta menyatakan penahanan terhadap tersangka," ujarnya.

Katanya, dari beberapa uraian dan dalil jawaban termohon ada yang perlu ditanggapi.

Tujuan pemohon dalam ada yang perlu dipertegas, yakni dalam surat pemohon pra peradilan sekaligus untuk mencegah terjadinya pengaburan dan upaya mempelesetkan dalil-dalil permohonan pemohon.

Gindo menyebutkan, terkait poin replik yang dibacakan pada 15 Januari 2018 lalu pemohon dianggap kurang memahami tatacara penyidikan formil. Surat perintah terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satu stone crusher di Perusahaan Daerah (Perusda) Industri dan Pertambangan Taput sudah ada nama tersangka, yakni pada Print-02 /N.2.19/F.D.1/11/2017, tanggal 21 November 2017.

Pada sidang sebelumnya, Kuasa Hukum Supratman yakni Rambi Sitompul dalam gugatannya memaparkan, penetapan kliennya sebagai tersangka tidak sah. Penetapan sebagai tersangka apalagi langsung ditahan terhadap Supratman menurutnya bertentangan dengan hukum.

"Dalam prosedur pengadaan stone crusher di Perusda Industri dan Pertambangan Taput tahun 2016 dari penyertaaan modal senilai Rp 5 miliar lalu sudah sesuai dengan prosedur. Sebab Supratman Sitompul terlebih dahulu sudah berkonsultasi dengan BPK Perwakilan Sumatera Utara, Pokja dan Dewan  Pengawas BUMD Taput,"sebutnya di hadapan Majelis Hakim.

Katanya, sewaktu dalam pengadaan itu kliennya sudah membuat perencaan dan mengundang beberapa perusahaan. Dikatakannya, di dalam KHUP juga diatur, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, penyidik harus memiliki dua alat bukti yang jelas.

Ia juga menambahkan, jika dalam proses pengadaan tersebut ada terjadi kerugian bahkan Kejaksaan dinilai belum dapat menghitung kerugian. Karenaya, dia meminta kejaksaan menunjukkan secara detail kerugian negara dalam pengadaan itu.

"Dan itulah dasar kami mempraperadilan Kejari Taput. Petunjuk - petunjuk dari BPK dalam proses pengadaan yang telah kami miliki akan kami buktikan nanti di persidangan," terangnya.(*)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved