Edisi Cetak Tribun Medan

Mendagri Tunjuk Perwira Tinggi Polri Jadi Pengganti Tengku Erry Nuradi, Ini Alasannya

Kemendagri mengusulkan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

MOH NADLIR/KOMPAS.com
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo 

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kebijakannya menunjuk dua perwira tinggi aktif Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di Sumatera Utara, dan Jawa Barat tidak melanggar undang-undang.

Dasar pertimbangannya, Dua daerah tersebut dianggap memiliki tingkat kerawanan tertentu sehingga memerlukan kehadiaran aparat keamanan sebagai pelaksana tugas sementara.

"Di daerah yang memiliki indikasi tingkat kerawanan yang tinggi, saya koordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI, dan Menko Polhukam untuk mengusulkan kepada Presiden Pj Gubernur dijabat perwira tinggi Polri dan TNI tidak ada masalah dan tidak dipermasalahkan," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumar (26/1).

Kemendagri mengusulkan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi akan habis masa kerjanya pada 17 Juni 2018. Sedangkan pemungutan suara Pilkada serentak diselenggarakan pada 27 Juni 2018.

Baca: ALAMAK! Petinggi Polri Diusulkan Jadi Penjabat Gubernur Sumut, Ini Namanya

Selain di Sumut, Mendagri mengusulkan perwira Polri di Jabar. Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Keduanya akan mengisi kekosongan jabatan karena masa jabatan dua gubernur di daerah tersebut akan berakhir pada Juni 2018.

Mendagri berdalih dengan menggunakan Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara dan UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Undang-undang No 10 Tahun 2016 menyebut untuk mengisi posisi jabatan Gubernur yang kosong maka diangkat Pj yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai pelantikan Gubernur.

"Sementara Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No 1 Tahun 2018 menyebut Pj Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi," ujar Mendagri.

Baca: Mendagri Tjahjo Kumolo Sebut Presiden Jokowi Setuju Jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur

Tjahjo mengatakan pada Pilkada serentak 2017 lalu dia juga melakukan hal yang sama yaitu menunjuk dua perwira tinggi Polri untuk mengisi kekosongan jabatan jelang Pilkada di Sulawesi Barat dan Aceh berlangsung.

" Tahun lalu saya menempatkan Irjen Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulbar, dan Mayjen TNI Soedarmo di Aceh dan tidak masalah, malah terjadi stabilitas kondisi politik di sana," ungkapnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved