Wali Kota Medan Ingatkan Implementasi Perda Kawasan tanpa Rokok

Wali Kota mengatakan Pemko Medan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) No 9.2/2004,

Wali Kota Medan Ingatkan Implementasi Perda Kawasan tanpa Rokok
TRIBUN MEDAN/ Ryan A Juskal
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin mengajak semua pihak untuk dapat berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan pengendalian dampak asap rokok kepada seluruh masyarakat. Sebab, berdasarkan penelitian asap rokok sangat berbahaya, baik bagi si perokok maupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Terutama, bagi anak-anak, termasuk janin yang belum mampu menghindarinya.

Guna menyikapi permasalahan itu, Wali Kota mengatakan Pemko Medan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) No 9.2/2004, serta diikuti Peraturan Wali Kota tentang petunjuk teknis pelaksanaan perda tersebut.

"Untuk mendukung implementasi KTR, tentunya perlu keterlibatan dan dukungan penuh seluruh stakeholder yang ada, termasuk seluruh lapisan masyarakat,"ujar Eldin dalam Seminar Nasional Penggunaan Pajak Rokok Dalam Pembangunan Kesehatan dan Penguatan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Hotel Santika Medan, Rabu (31/1/2018).

Baca: Malam Ini Gerhana Bulan Total, BMKG Medan Ajak Warga Menyaksikan dari Kantornya

Baca: Mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hidayatullah Majukan Jadwal Pemeriksaan KPK

Disampaikannya, Pemko tetap berupaya agar Perda KTR dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk penegakan hukumnya agar lingkungan sehat dapat terwujud di Kota Medan.

Ia menuturkan, kebiasaan merokok sulit diubah akibat efek kecanduan yang ditimbukan dari nikotin. Oleh karenanya, diperlukan kepedulian bersama guna mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan demi kesehatan masyarakat.

Ia pun mengingatkan, terkhusus bagi generasi penerus bangsa, sehingga harus ada kebijakan yang diambil, salahnya satunya penerapan Perda KTR.

"Mari kita bersama-sama mengawasi dalam implementasinya, sebab tanpa pengawasan, monitoring dan evaluasi, kebijakan yang dibuat tidak akan dapat berjalan efektif. Malah bisa diam di tempat tanpa efek yang berarti," ungkapnya.

Selain dukungan penuh semua pihak, Eldin mengatakan, diperlukan dana guna mendukung implementasi penegakan Perda KTR tersebut, salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk mendukungnya adalah dana pajak rokok yang penyalurannya telah diatur dalam UU.

"Melalui seminar, diskusi dan menerima pandangan stakeholder, kita tentunya akan mendapatkan masukan yang lebih luas tentang hal tersebut," katanya.

Ditambahkannya, dalam membuat kebijakan tentunya Pemko mengkaji dari berbagai aspek, dan menerima semua masukan untuk dibahas lebih konfrehensif. Sehingga, dapat mengeluarkan kebijakan yang baik dan menyentuh bagi masyarakat.

"Apalagi ada yang ahli untuk memberikan masukan terkait penggunaan pajak rokok, tentunya ini bagus guna mendukung implementasi Perda KTR tersebut,"pungkasnya.(raj/tribun-medan.com)

Penulis: Ryan Achdiral Juskal
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved