Breaking News:

Ampera Desak Kejaksaan Simalungun Usut Dugaan Korupsi Dinas PSDA

Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Ampera) menggelar aksi tuntutan ke Kejaksaan Negeri Simalungun.

Penulis: Dedy Kurniawan |
Tribun Medan/Dedy Kurniawan
Massa Ampera mendemo Kejari Simalungun terkait dugaan korupsi di Dinas PSDA Simalungun, Kamis (1/2/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.COM, RAYA - Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Ampera) menggelar aksi tuntutan ke Kejaksaan Negeri Simalungun.

Massa mendesak agar Kejalari Simalungun mengusut dugaan korupsi di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Simalungun, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Kamis (1/2/2018)

Puluhan massa datang bersamaan dengan membawa spanduk yang bertulis dugaan korupsi di PSDA Simalungun.

Mereka menyuarakan adanya dugaan korupsi optimalisasi fungsi jaringan irigasi tahun anggaran 2016 senilai kurang lebih Rp 11,3 miliar pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Simalungun.

Diduga telah merugikan negara senilai kurang lebih Rp 3,2 miliar.

Baca: Mengaku Jadi Korban Kebobrokan Sistem Birokrasi, Maringan Menangis di Pengadilan

Secara bergantian, satu per satu perwakilan Ampera menyampaika orasinya. Mereka meminta Kejari Simalungun mengusut tuntas kasus tersebut. Suasana sempat memanas lantaranmassa ditahan di luar gerbang, massa tidak dibolehkan masuk ke area kantor Kejari Simalungun.

Petugas Kejari Simalungun dibantu personel Polres Sumalungun untuk menahan massa agar tidak masuk ke dalam gedung. Aksi saling dorong antara mssa dan aparat pun terjadi.

Tak puas berorasi di luar gedung, sekitar 30 menit berunjuk rasa, Ampera tetap berupaya dan memaksa masuk ke kantor Kejari. Pagar yang ditutup pun digoyang-goyang massa aksi.

Koordinator Aksi Ampera, Ali Yusuf Siregar, menyampaikan agar Kejari Simalungun memeriksa Kepala Dinas PSDA, Budiman Silalahi. Massa meminta Kejari segera memanggil Budiman Silalahi.

"Kita menduga Budiman Silalahi sebagai aktor dalam dugaan korupsi yang terjadi di Dinas PSDA," ungkapnya.

Ali Yusuf juga mendesak agar Kejari Simalungun memanggil dan memeriksa seluruh rekanan yang terkait dalam 20 paket proyek optimalisasi fungsi jaringan irigasi tahun anggaran 2016.

"Kejari Simalungun pun harus memanggil dan memeriksa rekanan terkait," bebernya.

Dijelaskan Ali, terkait dugaan korupsi di PSDA Simalungun sudah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kejari Simalungun.

"Laporannya sudah kita sampaikan tadi (Kamis). Tanda bukti penerimaan laporan juga sudah kita terima," tambahnya sembari memyampaikan akan kembali dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan tidak digubris.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Simalungun, Rendra Pardede mengaku belum mengetahui adanya laporan dugaan korupsi di Dinas PSDA Simalungun.(*)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved