DPRD Medan Minta Perwal Pengolahan Sampah Ditinjau Ulang, Makin Terkuak Masalah Dinasnya

"Apa peran dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan lagi, kalau sampah sudah dikelola kecamatan,"

DPRD Medan Minta Perwal Pengolahan Sampah Ditinjau Ulang, Makin Terkuak Masalah Dinasnya
Tribun Medan / doc
Anggota Komisi D DPRD Medan Godfried Effendi Lubis 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis mengatakan, sejak diterbitkannya perwal pengolahan sampah, ia sudah mempertanyakan kenapa Wali Kota Medan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang berbeda dengan Peraturan Daerah (Perda), padahal seharusnya Perwal merupakan turunan dari Perda dan tidak boleh berbeda.

Disebutkannya, dalam Perwal No 73 Tahun 2017 yang diterbitkan 29 September 2017 harus ditinjau ulang karena jelas-jelas melanggar Perda No 15 tahun 2016. Dalam Perwal No 73 tahun 2017 isinya menyebutkan pengelolaan kebersihan di Kota Medan akan dialihkan dari Dinas kebersihan dan Pertamanan ke kecamatan.

Baca: Hadapi Persija Jakarta, Bek PSMS Jajang Sukmara: Kami Akan Ada Penjagaan Khusus Buat Simic 

Baca: Beri Suap Rp 400 Juta Bupati Batubara (Nonaktif), Segini Ganjaran Vonis Terdakwa Syaiful Azhar

Sementara, di Perda No 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Medan Bab II Pasal 2 Poin 7 disebutkan dengan jelas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan.

"Jelas di pasal itu disebutkan bidang pekerjaan dinas tersebut dan tidak ada disebutkan bahwa kecamatan berhak mengelola kebersihan Kota Medan kecuali hanya bersifat koordinasi,"katanya.

Terlepas dari itu, ujar Politisi Gerindra ini, dengan berpindahnya pengelolaan sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, dan kini dikelola kecamatan. Semua perangkat diserahkan ke kecamatan.

"Perlu dipertanyakan apa peran dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan lagi, kalau sampah sudah dikelola kecamatan,"ungkapnya.

Sebaiknya, lanjutnya, nama Dinas Kebersihan dan Pertamanan diubah saja menjadi Dinas Pertamanan karena sudah tidak lagi mengelola kebersihan dan sampah.(raj/tribun-medan.com)

Penulis: Ryan Achdiral Juskal
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved