Pilgub Sumut

JR Saragih Dua Kali Jadi Bupati tapi Terganjal Ijazah, Ini Kata Ance Selian

Bakal Calon Wakil Gubernur Sumut 2018-2023 Ance Selian, mempertanyakan KPU Sumut karena menetapkan

JR Saragih Dua Kali Jadi Bupati tapi Terganjal Ijazah, Ini Kata Ance Selian
JR Saragih didampingi Ance menunjukkan bukti-bukti berkas ijazah kepada media, usai mengikuti rapat pleno KPU, di Hotel Mercure, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Senin (12/2/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bakal Calon Wakil Gubernur Sumut 2018-2023 Ance Selian, mempertanyakan KPU Sumut karena menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat terhadap mereka sebagai kontestan Pilgub Sumut 2018-2023.

Seperti diketahui, KPU Sumut menyatakan pasangan JR Saragih-Ance Selian tidak memenuhi syarat lantaran terganjal berkas ijazah SMA JR Saragih.

Ance mengatakan, JR Saragih telah menjadi Bupati Simalungun selama dua periode. Saat itu, kata dia, JR Saragih juga menyertakan ijazah SMA seperti persyaratan Pilgub Sumut.

Oleh karena itu, Ance mempertanyakan KPU Sumut lantaran menyatakan mereka tidak memenuhi syarat karena alasan ijazah.

"Kita kasih sesuai yang dibutuhkan undang-undang. Itu kita kasih. Sebenarnya tidak ada masalah. Ijazahnya ada, legesnya ada, tanggalnya ada," kata Ance di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Senin (12/2/2018).

Baca: JR Saragih Lolos Dua Kali di Pilkada Simalungun, Namun Gagal di Pilgubsu Ini, Kata KPU Sumut

"Dan beliau (JR Saragih) pernah mencalonkan bupati dan berjalan lancar. KPU-nya juga Mulia Banurea. Ya sebagai politisi tidak heran lah. Tapi ya prosesnya," sambung Ance.

Saat hendak beranjak dari lokasi rapat pleno, JR Saragih juga menolak dokumen ijazahnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Sumut.

Oleh karena itu, JR Saragih mengungkapkan bakal melayangkan gugatan.

"Iya kita gugat, pasti kita gugat," kata JR Saragih.

Pada Rapat Pleno Terbuka KPU Sumut, pasangan JR Saragih-Ance Selian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lantaran terganjal berkas persyaratan.

Berkas tersebut adalah fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

"Sesuai dengan surat Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Nomor 1454/1.851.623 Tanggal 22 Januari 2018 pada poin empat menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melegalisir atau mengesahkan ijazah atau STTB SMA Nomor 1 OC Oh 0373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih," kata Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga

(nan/tribun-medan.com)

Penulis:
Editor:
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved