Edisi Cetak Tribun Medan

Terganjal Ijazah, JR Saragih Mengugat KPU ke Bawaslu, Tersisa Dua Paslon Bertarung di Pilgub Sumut

"Saya minta untuk semua pencinta JR-Ance jangan ada satu pun yang ribut.Lakukan yang terbaik"

Terganjal Ijazah, JR Saragih Mengugat KPU ke Bawaslu, Tersisa Dua Paslon Bertarung di Pilgub Sumut
STTB JR Saragih. 

JR Saragih sudah dua periode menjabat sebagai Bupati Simalungun. Periode pertama, JR Saragih sempat diguncang persoalan ijazah. Namun, ia tetap diloloskan KPUD Simalungun menjadi calon bupati, dan terpilih jadi bupati.

Periode kedua, persoalan ijazah sudah tidak ada lagi, tetapi JR Saragih sempat tersandung karena wakilnya terlibat kasus hukum.

Namun, setelah melalui gugatan hukum JR Saragih lolos sebagai calon dan menjadi Bupati Simalungun untuk kedua kalinya.

Terkait hal tersebut, KPU Sumut mengatakan, tidak lolosnya JR Saragih sebagai calon Gubernur Sumut, berbeda substansinya dengan Pilkada Simalungun.

"Sekarang kan kita masuk tahapan pencalonan Gubenur Sumut. Jadi, bagaimana dinamika terkait Simalungun, bukan otoritas saya menjawab. Bukan otoritas KPU Sumut untuk menjawab. Yang kami teliti adalah berkas yang diserahkan calon pada saat Pilgub Sumut," ujar Mulia.

Saat ditanya fungsi koordinasi KPU Sumut ke KPU Simalungun saat Pilkada Simalungun seperti apa, dan siapa yang melakukan koordinasi, Mulia mengatakan, semua komisioner KPU Sumut melakukan fungsi koordinasi.

"Semua kami melakukan koordinasi. Tapi, kan kami punya keterbatasan soal kewenangan saat itu. Yang menentukan itu KPU Simalungun. Silahkan ditanya saja ke KPU Simalungun soal itu," ujarnya.

Saat disampaikan, JR Saragih mempersoalkan surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang ditandatangani Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, sudah melewati proses perbaikan yaitu 20 Januari, sedangkan surat tersebut tiba 22 Januari.

Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga mengatakan, jadwal verifikasi internal yang mereka lakukan hingga 27 Januari, sehingga tak masalah dengan tanggal surat tersebut. Dan, soal adanya surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang ditandatangani Kepala Dinas, katanya, bukan ditujukan kepada KPU Sumut.

"Surat yang ditunjukkan JR Saragih itu kan dari Dinas Pendidikan ke Demokrat. Bukan ke KPUD Sumut. Pun begitu surat tembusan itu masuk pada10 Februari, sudah melewati tenggat waktu. Kemudian isinya tidak menjelaskan soal legalisir ijazah tersebut," ujarnya.

Halaman
1234
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved