Bawaslu Minta Wali Kota dan Bupati Kooperatif soal Maraknya Alat Peraga Kampanye

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) pemerintah kabupaten dan kota yang tidak kooperatif untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye karena masih banyak berterbaran di sejumlah lokasi.

Komisioner Bawaslu Sumut, Aulia Andri, mengatakan saat ini penertiban APK sudah dilaksanakan dan masih berlangsung di beberapa kabupaten dan kota di Sumut.

"Kita terus mengimbau ini kan masalah bersama. Kalau Bupati atau Walikota tidak mau bekerjasama mengawasi pemilu, bagaimana itu menciptakan iklim demokrasi yang baik,“ kata Aulia melalui sambungan telepon selular, Sabtu (17/2/2018).

"Kalau bisa jangan aneh-anehlah Pemkab dan Pemkot. Ikuti saja peraturannya, orang kita ini maksudnya baik kok, masa nggak mau dibantu," tambahnya.

Baca: Diduga Kelaparan! Pria Tunawisma Ini Tewas Mengenaskan, Dimana Perhatian Pemko Medan?

Baca: GEGER! Pria Meninggal di Masjid Usai Masukkan Uang di Kotak Amal, Sempat Salat Magrib

Aulia menjelaskan masih ada beberapa Kabupaten atau Kota yang membandel. Aulia membeberkan seperti di kepulauan Nias, mereka tidak akomoditif dalam niat baik Bawaslu menertibkan APK.

"Penertiban APK, sebenarnya bukan tanggung jawab dari Bawaslu. Kita hanya melakukan pemantauan apakah pemkab dan pemkot sudah melaksanakannya," ujar Aulia.

"Kita akan terus lakukan penertiban APK di Pemkab dan Pemkot. Mereka kan memasangnya juga berbulan-bulan, kan nggak mungkin satu malam bisa selesai.

Perlu diketahui, Kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan pilkada antara lain Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Batubara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Dairi dan Kota Padang Sidimpuan, ditambah pemilihan gubernur dan wakil gubernur.(cr9/tribun-medan.com).