Pedagang Pasar Pringgan Geruduk Kantor Wali Kota, Ada Pungutan hingga Rp 100 Juta

Kedatangan massa aksi ini menuntut dan menolak kehadiran PT Parbens yang ditunjuk sebagai pengelola pasar.

Pedagang Pasar Pringgan Geruduk Kantor Wali Kota, Ada Pungutan hingga Rp 100 Juta - pedagang-pasar-pringgan_20180223_174028.jpg
TRIBUN-MEDAN/Ryan A Juskal
Pedagang Pasar Pringgan Medan,menggeruduk Kantor Wali Kota Medan, Jumat (23/2/2018). Kedatangan massa aksi ini menuntut dan menolak kehadiran PT Parbens yang ditunjuk sebagai pengelola pasar.
Pedagang Pasar Pringgan Geruduk Kantor Wali Kota, Ada Pungutan hingga Rp 100 Juta - pedagang-pringgan_20180223_174106.jpg
TRIBUN-MEDAN/Ryan A Juskal
Pedagang Pasar Pringgan Medan,menggeruduk Kantor Wali Kota Medan, Jumat (23/2/2018). Kedatangan massa aksi ini menuntut dan menolak kehadiran PT Parbens yang ditunjuk sebagai pengelola pasar.

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pedagang Pasar Pringgan Medan, menggeruduk Kantor Wali Kota Medan, Jumat (23/2/2018). Kedatangan massa aksi ini menuntut dan menolak kehadiran PT Parbens yang ditunjuk sebagai pengelola pasar.

Daniel, Kordinator Aksi Pedagang Pasar Pringgan yang sempat melakukan dialog dengan Pemko Medan memaparkan, alasan kenapa mereka menolak kehadiran pihak swasta PT Parbens sebagai pengelola pasar. Kata Daniel, satu alasan kuat karena pihak swasta akan memungut kutipan yang di luar batas kewajaran.

"Pihak swasta mau kutip uang Rp 50 juta sampai Rp 100 juta tiap kios. Mana mau pedagang ngasih uang itu. Dari mana uang kami bayar itu," kata Daniel, sembari memegang toa.

Ketika pengelolaan Pasar Pringgan dipegang oleh PD Pasar Kota Medan, memang pedagang dikutip iuran sebesar Rp 5 juta. Namun, kata pedagang, kutipan itu sepadan dengan pengelolaan pasar yang kian baik.

Baca: PDI P Deklarasi: Usung Jokowi Sebagai Calon Presiden RI di Pemilu 2019, Siapa Wakilnya?

Baca: Bank BTN Kenalkan Program Super Untung Zaman Now, Nasabah Buka Rekening Gratis Plus Bonus Saldo

"Satu bulan belum tentu bisa dapat untung segitu. Cemana kami mau bayar. Jelas kami menolak," kata Daniel.

Senada dengan Daniel, Beru Barus yang sudah belasan tahun berdagang sayur menolak rencana pengambilalihan Pasar Pringgan oleh PT Parbens. Ia tak mau Pasar Pringgan hancur lebur ketika dipegang swasta.

"Intinya kami menolak kehadiran pihak swasta. Jangan nanti kutip-kutip, pasar tetap banyak tikus. Banjir pulak lagi. Kami enggak mau," kata wanita berkaus merah ini dengan nada lantang.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Medan, Hendra DS mengatakan, tidak dibenarkan apabila pihak swasta meminta uang pada pedagang untuk menempati kios ataupun lapak di Pasar Pringgan.

"Tidak betul itu, sampai diminta Rp 50 juta. Seharusnya aspirasi pedagang yang diutamakan. Pedagang tidak boleh dipersulit begini,"ujarnya.

Dikatakannya, sejak awal, status pengelolaan Pasar Pringgan dikembalikan pada PD Pasar. Apabila PD Pasar memberikan lagi ke pihak swasta harus ada duduk bersama dengan pedagang. Segala sesuatunya, lanjut Hendra DS, harus dibahas dan semestinya mengutamakan aspirasi pedagang.

"PD pasar harusnya menjembatani aspirasi pedagang. Harus didudukkan secara bersama-bersama. Jika ada pungutan itu, sudah jelas itu tidak benar adanya,"ungkapnya.

Ia pun meminta PD Pasar segera untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Agar, tidak ada yang merasa dirugikan. Terkhusus untuk para pedagang yang mencari nafkahnya dari hasil berdagang.(raj/tribun-medan.com)

Penulis: Ryan Achdiral Juskal
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved