Pemborong Merasa Dirugikan, Permasalahan Proyek Revitalisasi Pasar Kampung Lalang Terkuak

"Pemko tidak membayar termin yang diajukan, pengajuan 25 persen berikutnya, artinya sekitar Rp 4 miliaran

Pemborong Merasa Dirugikan, Permasalahan Proyek Revitalisasi Pasar Kampung Lalang Terkuak
TRIBUN MEDAN/Ryan A Juskal
Proyek pembangunan revitalisasi Pasar Kampung Lalang 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Permasalahan tidak selesainya pembangunan proyek revitalisasi Pasar Kampung Lalang dikemukakan pihak pemborong. Disampaikan, terhambatnya pembangunan dikarenakan, pihak Pemko Medan melalui Dinas Perkim tidak kunjung membayar termin yang sudah diselesaikan PT Budi Mangun KSO selaku pemborong.

Hal itu disampaikan, Pelaksana Pekerjaan PT Budi Mangun KSO, Ardi. Saat bertemu dengan wartawan di Kawasan Agus Salim Medan, Ardi mengatakan, pihaknya memang telah diberikan uang muka. Penggunaan uang muka yang diterima Rp 4,6 Miliar, sudah digunakan untuk pembangunan. Bahkan, progres diklaim sudah melebihi uang muka yang diterima.

"Sekarang ada pasal dalam kontrak yang mengatur menarik termin apabila progres kita 30 persen. Tapi anggaran tidak diajukan Samporno untuk tahun 2018. Untuk tahun 2017 kan memang ada kendala surat pengerjaan yang akhirnya turun Juli, dan September kita mulai. Akhir tahun Silpa sekitar 21 miliar,"katanya Selasa (27/2/2018).

Seperti diketahui dalam surat perjanjian pekerjaan No 2.1.2/KPA-PPA/SPP/VIII/2016 yang dibuat pada Agustus 2016, dijelaskan biaya proyek revitalisasi Pasar Kampung Lalang sebanyak Rp 26 miliar.

Dalam pembayaran uang muka, pemborong diberikan uang sebesar 20 persen dari biaya seluruhnya pengerjaan. Setelah selesai termin pertama maka pemborong kembali dibayar sebesar 25 persen dari harga borongan dikurangi 1/3 uang muka.

"Pemko tidak membayar termin yang diajukan, pengajuan 25 persen berikutnya, artinya sekitar Rp 4 miliaran juga. Namun, faktanya Pemko tidak membayar termini itu. Pemko tidak konsekuen atas klausal pasal dalam kontrak yang diterbitkan,"katanya.

Ia pun menuturkan, pihaknya baru saja mengetahui bahwa Dinas Perkim tidak ada menganggarkan pembangunan Pasar Kampung Lalang tahun 2018 ini. Bahkan, Kepala Dinas Perkim, Samporno menyatakan dia mau mengajukan anggaran di P APBD.

Baca: Rutan Expo 2018 di Rutan Tanjunggusta, Kesempatan Tahanan Unjuk Hasil Kerajinan Tangan

Baca: Korban Bencana Puting Beliung Dimakamkan, Istri Ungkap Hal yang Memilukan

"Kami tetap akan menyelesaikan pekerjaan, walaupun anggaran itu belum diterbitkan. Kami fokus, walau kami tahu anggaran itu belum ada di APBD. Tapi tetap dengan catatan Pemko sudah melanggar klausal pasal kontrak. Kami sangat menyayangkan itu,"jelasnya.

Saat Pemborong, Perkim, Pedagang dan beberapa stakeholder lainnya dipanggil DPRD, ada kesepakatan di RDP yang menyatakan jika pemborong tidak menyelesaikan selama 90 hari, yakni 24 Maret 2018 mendatang, pemborong akan kena denda.

"Artinya, kami merasa dirugikan. Karena pihak Pemko melalui Dinas tidak menjalankan pasal dalam kontrak. Walaupun itu, kami akan tetap menyelesaikan pekerjaan itu. Kami juga tak bisa salahkan tuntutan pedagang. Tapi kami tidak mau dihadapkan kontra dengan pedagang. Karena ini bola panas sama Perkim,"terangnya.

Ia pun meminta pada Dinas Perkim, harus mengajukan anggaran. Sebab pihaknya merasa dirugikan. Ditambahkan Ardi, pihaknya telah mensomasi Perkim, dengan menegaskan permasalahan pembayaran termin dan pengajuan anggaran.

Hingga berita ini diterbitkan, Kadis Perkim Kota Medan, Samporno Pohan belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali Tribun Medan memghubungi via telepon selular, Samporno tidak menjawab.(raj/tribun-medan.com)

Penulis: Ryan Achdiral Juskal
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved