Edisi Eksklusif

Pungli IMB, Tarif Resmi Rp 100 Juta, Oknum Pegawai Minta Rp 200 Juta, Berdalih Uang Koordinasi

Pengusaha berinisial M buka-bukaan, ingin mengurus IMB Ia terkejut ada oknum pegawai Dinas PKPPR Kota Medan meminta uang sekitar Rp 200 juta

Pungli IMB, Tarif Resmi Rp 100 Juta, Oknum Pegawai Minta Rp 200 Juta, Berdalih Uang Koordinasi
Tribun Medan
Edisi Eksklusif Pungli saat Pengurusan IMB di Medan 

TRIBUN-MEDAN.COM - Pengurusan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan diduga menjadi “sarang” pungutan liar (pungli).

Tak sedikit masyarakat resah lantaran pengurusan IMB sangat lama serta adanya oknum yang meminta uang dengan menggunakan istilah uang koordinasi.

Seorang pengusaha berinisial M lantas buka-bukaan, saat ingin mengurus IMB Ia terkejut saat oknum pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan meminta uang sekitar Rp 200 jutaan.

“Sebenarnya yang memberatkan itu aku diminta bayar di atas tarif resminya, hampir dua kali lipat pun. Enggak tahu mengapa demikian. Waktu itu sudah dihitung-hitung, aku harus bayar sekitar Rp 200-an juta, sedangkan biaya resminya sekitar Rp 100 jutaan,” ujar M saat berbincang denga Tribun Medan di kawasan Jalan Jamin Ginting, Jumat (9/2/2018) pagi.

Simak videonya;

Baca: Kepala Inspektorat Sembunyikan Hasil Pemeriksaan Kadisperindag, Honorer Dipekerjakan di Cafe Pribadi

Baca: Akhyar Beri Surat Peringatan ke Zulkifli, Terbukti Pekerjakan Pegawai Honorer di Bisnis Pribadi

Baca: Duh! Kadis Perindustrian Gunakan Honorer Bersihkan Cafe Pribadinya

Pertambahan nilai terjadi saat pegawai yang mengitung uang retribusi IMB meminta pemohon untuk menyediakan uang koordinasi dengan nilai selangit alias mencapai dua kali lipat dari biaya retribusi sesuai peraturan daerah.

“Misalnya, uang retribusi resmi yang harus aku bayarkan Rp 100 juta, tapi aku wajib bayar Rp 200 juta. Jadi, sekitar Rp 100 juta itu disebut uang koordinasi karena minta izin dari Medan satu. Nanti di kuitansi pembayaran tetap Rp 100 jutaan,” katanya.

Proses pengerjaan bangunan rumah pertokoan (Ruko) terhenti
Proses pengerjaan bangunan rumah pertokoan (Ruko) terhenti (Tribun Medan)

Menilik harga yang tak masuk akal tersebut, M pun terpaksa mengubur rencana pembangunan gedung atau pertokoan berukuran 600 meter persegi berlantai empat.

Berdasarkan pengamatan Tribun Medan/Tribun-medan.com, gedung pertokoan itu terbengkalai, beberapa besi berukuran besar tergeletak di seputaran pertokoan. Tidak ada tukang maupun pekerja yang membangun. Bahkan, debu menyelimuti setiap jengkal areal tersebut.

Siapa oknum yang menerima 'uang koordinasi' dan untuk apa uang tersebut?

Baca selengkapnya Harian Tribun Medan Edisi Kamis (28/3/2018)

Penulis: jefrisusetio
Editor: Hendrik Naipospos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved