GMKI Demo Pengesahan Revisi UU MD3, Anggota DPRD Medan Ini Sepakat Lembaganya Dikritisi

mahasiswa berhasil merobohkan gerbang dan melempari gedung dewan dengan tomat busuk.

GMKI Demo Pengesahan Revisi UU MD3, Anggota DPRD Medan Ini Sepakat Lembaganya Dikritisi
TRIBUN MEDAN/Array A Argus
Massa GMKI Cabang Medan saat melayangkan protes ke DPRD Sumatera Utara. Mahasiswa meminta UU MD3 dibatalkan, Jumat (9/3/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Array A Argus

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Pengesahan revisi Undang-Undang MD3 oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menuai protes di berbagai daerah. Di Sumatera Utara sendiri, berbagai lembaga khususnya mahasiswa kerap melakukan demo ke DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol.

Hari ini, giliran Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) turun ke jalan. Masa yang hanya berjumlah puluhan orang ini berhasil merobohkan gerbang DPRD Sumut.

Padahal, di kantor DPRD ada petugas kepolisian yang berjaga. Namun mahasiswa berhasil merobohkan gerbang dan melempari gedung dewan dengan tomat busuk.

Baca: Pendemo Sorot Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Ibu-ibu PKK Tobasa saat ke Lombok

Baca: Atas Inisiatif Anggota, Polsek Medan Baru Santuni Warga Kurang Mampu

Anggota DPRD Sumatera Utara dari Komisi A, Ikrimah Hamidy yang kebetulan berada di dalam kantornya keluar menemui masa aksi. Dalam kesempatan itu, Ikrimah mengapresiasi langkah mahasiswa yang telah membahas sejumlah poin dalam UU MD3.

"Secara pribadi saya setuju (dikritik). Dan secara lembaga, saya rasa tidak perlu kali lah dimasukkan (ke dalam UU MD3)," kata Ikrimah, Jumat (9/3/2018).

Ia mengatakan, sah-sah saja masyarakat mengkritik kinerja anggota dewan. Namun, tidak boleh melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap pribadi anggota dewan itu sendiri.

"Kalau lembaganya yang dikritik, kan tidak masalah. Kecuali dia menghina pribadi. Misalnya, dia menghina pak Jokowi secara pribadi, itu yang tidak boleh," kata Ikrimah.

Ketua GMKI Cabang Medan, Hendra Manurung mengatakan UU MD3 itu mengekang rakyat. Bagaimana mungkin, rakyat tidak boleh mengkritisi kinerja anggota dewan yang berdasarkan survei sejumlah lembaga dianggap bobrok.

"Masyarakat kan punya hak untuk melakukan evaluasi. Kemudian, dalam UU MD3 itu disebut bahwa anggota dewan yang terlibat korupsi akan dipanggil. Kami pesimis dalam hal ini. Karena yang memeriksa mereka-mereka juga," ungkap Hendra.

Di halaman DPRD Sumut berserak tomat busuk. Pagar depan DPRD tumbang. Setelah sejumlah pejabat kepolisian datang, gerbang yang rubuh tadi langsung diangkut.(ray/tribun-medan.com)

Penulis: ArgusA
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved