Utamakan Etika Politik, Johalim Minta Massa JR-Ance Tenang

Ketua Tim Pemenangan JR-Ance yang menjabat Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba mengimbau kepada

Utamakan Etika Politik, Johalim Minta Massa JR-Ance Tenang
Massa pendukung JR Saragih-Ance terus berdatangan memadati kantor Bawaslu Sumut, Jalan Adam Malik, Medan, Senin (19/3/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.COM, RAYA - Ketua Tim Pemenangan JR-Ance yang menjabat Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba mengimbau kepada kader Partai Demokrat dan massa pendukung untuk tetap tenang merespon kondisi JR Saraih yang ditetapkan tersangka oleh Gakkumdu Sumut.

Di mana JR hari ini memenuhi panggilan Gakkumdu Sumut, di Medan, Senin (19/3/2018)

"Kepada massa pendukung, mulai dari kecamatan hingga tingkat kabupaten diharapkan tetap tenang, rapatkan barisan dan sampaikan salam kepada masyarakat. Selalu tetap sosialisasikan bahwasanya ada yang namanya JR-Ance calon Gubernur," kata Johalim Purba kepada triibun-medan.com

Diketahui saat ini JR sedang diperiksa di Gakkumdu Sumut di Jalan Adam Malik, sejak sekitar pukul 09.00 WIB dan belum selesai hingga pukul 14.25 WIB. Ribuan pendukung JR-Ance hadir ke kantor Gakkumdu demi menunggu kepastian hasil pemeriksaan.

Johalim mengatakan, sejumlah persoalan yang merundung JR-Ance tetap dilakukan dengan wajah politik yang beretika, sesuai hukum dan ranah tanggungjawab setiap stakeholder. Ia menegaskan kepada pendukung dan kader sadar akan tugas dan haknya.

"Tetap kedepankan politik beretika. Kepada massa pendukung saya sampaikan bahwa itu semua sudah ada yanh mengurus. Yang mereka bisa urus cerita dari rumah ke rumah tentang JR-Ance calon gubernur," jelas Johalim Purba.

Sekitar delapan orang tim pengacara JR Saragih sebelum memenuhi panggilan telah mengelar diskusi terkait tindakan yang akan dilakukan menghadapi status tersangka JR Saragih. Satu di antara pengacara, Ikhwaluddin merumuskan bahwa JR Saragih dipastikan memenuhi panggilan Gakkumdu Sumut.

"Sampai saat ini kita kooperatif, artinya kita diskusi pastikan menghadiri menghadapi itu. Kita hadir kenapa? Pertama karena kita harus jelaskan fakta-faktanya. Kedua, kalau kita tidak hadir nanti jadi semacam mengelak, ada pertimbangan lain juga, pertimbangannya UU 23 tahun 2014 Pasal 90 seharusnya pemanggilan kita setelah ada keputusan Kementerian Dalam Negeri. Itu lah sebagain hasil diskusi. Dari dua poin tadi itu kita persentasenya lebih cenderung melakukan tindakan ke kooperatif," jelas Ikhwaluddin.

"Pak JR datang langsung. Gak bisa itu tersangka gak kita hadirkan. Karena kalau gak dihadirkan akan sulit kita menjelaskan semua. Kita gak ada unsur kesengajaan. Kita gak tahu benar atau salah tanda tangan itu," tegas Ikhwaluddin.

Halaman
12
Penulis: Dedy Kurniawan
Editor:
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved